Jakarta (ANTARA) – Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mendorong semua Unit Layanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah dalam menyediakan makanan untuk program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
“Kita harus menangani dua hal utama: sampah padat dan limbah rumah tangga. Potensi sampah dari melayani ribuan orang per hari sangat besar, jadi manajemen harus dilakukan dengan baik,” ujarnya saat kunjungan ke sebuah SPPG di Denpasar, Bali, pada Sabtu.
Pada kesempatan itu, dia menekankan pentingnya menciptakan sinergi antara pemenuhan gizi dan perlindungan lingkungan.
SPPG yang dikunjunginya, didirikan oleh Polda Bali, saat ini menyajikan 3.577 paket makanan per hari untuk penerima manfaat di berbagai lokasi, termasuk posyandu dan sekolah.
Di bawah Yayasan Kemala Bhayangkari, SPPG telah menerapkan langkah-langkah ramah lingkungan seperti menggunakan wadah yang bisa dipakai ulang, membatasi plastik sekali pakai, dan mengurangi limbah makanan.
Dia menekankan bahwa pengolahan sampah harus menjadi standar kunci untuk semua SPPG.
Menteri juga menggarisbawahi pentingnya melestarikan lingkungan Bali, karena provinsi ini menjadi wajah Indonesia di dunia internasional.
“Perubahan fungsi lahan perlu dihentikan. Kita harus lindungi Bali secara maksimal. Program intervensi gizi seperti MBG akan jadi lebih kuat jika digabung dengan perlindungan lingkungan dan praktik ekonomi sirkular,” kata Nurofiq.
Dia menambahkan bahwa program MBG tidak hanya meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat, tetapi juga menawarkan solusi dalam mengelola sampah, memperkuat ekonomi lokal, dan mendukung pelestarian lingkungan.
Program MBG diluncurkan pada 6 Januari 2025, sebagai salah satu inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka untuk periode 2024–2029.
Pemerintah bertujuan untuk memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga SMA.
Presiden Prabowo juga telah menegaskan komitmennya untuk melanjutkan program MBG dengan anggaran yang dialokasikan sebesar Rp335 triliun dalam RAPBN 2026.