Menteri Koperasi Ferry Juliantono meminta pemerintah daerah untuk mengalokasikan tanah bagi pembangunan gudang operasional dan toko untuk koperasi desa Kopdes Merah Putih.
Dalam kunjungan kerjanya di Tangerang, Banten, pada Kamis, Juliantono menyatakan bahwa pembangunan fasilitas Kopdes Merah Putih di berbagai daerah dimulai pada bulan Oktober dan akan dilanjutkan secara bertahap.
“Kami sudah berdiskusi dengan pejabat setempat, termasuk bupati, untuk mulai mengidentifikasi tanah milik pemerintah di tingkat provinsi, kota, dan desa,” ujarnya.
Pemerintah bertujuan menyediakan infrastruktur guna mendukung inisiatif koperasi desa yang baru dibentuk ini, yang berupaya meningkatkan perekonomian lokal dan memberdayakan masyarakat pedesaan.
Untuk memastikan pengelolaan yang efektif, Kementerian Koperasi akan menyediakan program pelatihan bagi pengurus Kopdes Merah Putih, dengan fokus pada manajemen koperasi dan keterampilan berbisnis.
Kementerian itu juga telah merekrut asisten bisnis dan petugas manajemen untuk membimbing pengurus koperasi dalam menjalankan unit usaha mereka dengan sukses.
“Kami telah mendatangkan pakar bisnis untuk melatih manajer koperasi dan membantu mereka menerapkan program kami dengan efektif,” kata Juliantono.
Aktivitas operasional Kopdes Merah Putih akan dipantau melalui sistem pengawasan digital yang dikelola Kejaksaan Agung, yang dikenal sebagai aplikasi Jaga Desa.
“Kami berharap proses ini dapat meyakinkan semua pemangku kepentingan bahwa koperasi Kopdes Merah Putih akan diawasi dengan baik dan akuntabel,” tambahnya.
Program ini merupakan bagian dari dorongan pemerintah untuk memperluas peran koperasi dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tingkat akar rumput.
Dengan mengerahkan aset BUMN dan desa serta menggabungkannya dengan pelatihan dan pengawasan yang terstruktur, inisiatif ini diharapkan dapat memperkuat kewirausahaan di pedesaan dan meningkatkan transparansi dalam kegiatan ekonomi lokal.