Jakarta (ANTARA) – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menyatakan bahwa kecerdasan buatan (AI) dapat dipakai untuk mengotomasi tugas-tugas rutin, mendukung pengambilan keputusan berbasis data, serta mendeteksi dan mencegah penyalahgunaan.
Dia mencatat bahwa meski menciptakan iklim digital dalam birokrasi pemerintahan di Indonesia tidak mudah dilakukan, kehadiran AI menawarkan peluang besar untuk mewujudkannya.
“Hal ini harus didukung oleh pengembangan bakat digital dan literasi AI agar para PNS bisa menjadi pengguna AI yang punya kemampuan berpikir kritis, menjunjung tinggi etika, dan inovatif,” ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Selasa.
Menurut dia, ada beberapa tantangan dalam menghadapi disrupsi teknologi, di antaranya infrastruktur digital yang terbatas, kesenjangan kompetensi di antara PNS, dan resiko keamanan.
Widyantini menekankan bahwa dalam membangun digitalisasi birokrasi, pemerintah harus punya strategi yang terarah. Dalam hal ini, pemerintah berupaya memastikan pelayanan publik lebih berpusat pada manusia, inklusif, dan proaktif.
Sementara itu, strategi kedua adalah mengembangkan regulasi dan tata kelola yang adaptif untuk mendorong adopsi teknologi dan inovasi lebih cepat. Selanjutnya, strategi ketiga adalah memperkuat kolaborasi multipihak lewat sinergi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, media, dan pelaku industri.
Strategi keempat adalah menerapkan manajemen risiko yang lebih baik melalui identifikasi dan mitigasi dalam semua layanan dan perubahan yang dibuat.
“Kelima, melaksanakan reskilling dan upskilling bagi PNS untuk mempersiapkan mereka dengan keterampilan masa depan yang dibutuhkan di era digital. Dengan strategi-strategi ini, kita bisa mewujudkan birokrasi yang tangguh dan siap menghadapi era digital,” kata Widyantini.
Menteri itu juga menekankan pentingnya meningkatkan kolaborasi antara akademisi, pemerintah, dan pelaku industri untuk mewujudkan tata kelola digital secara menyeluruh.
Untuk itu, universitas diharapkan dapat menciptakan inovasi, ide, dan solusi yang relevan dengan transformasi digital.
Dia menilai bahwa teknologi canggih hanyalah sebuah alat; birokrasi memerlukan sumber daya manusia yang dapat memanfaatkan teknologi untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas.