Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pada pemerintah daerah untuk mengawasi dengan ketat proses pengadaan obat di rumah sakit agar keuangan rumah sakit tetap sehat.
Di Bengkulu, Rabu, ia menyampaikan bahwa beberapa rumah sakit pemerintah, seperti RSCM dan RSUP Sardjito, terpaksa membeli parasetamol dengan harga dua kali lipat dari harga normal. Hal ini memberatkan keuangan rumah sakit dan mengurangi pendapatannya secara signifikan.
“Jadi sekarang saya audit semua pengeluarannya. Pak Gubernur (Bengkulu), kalau ingin sepuluh rumah sakit di sini sehat keuanganya, awasi. BPKP akan bantu untuk memantau,” ujarnya.
Sadikin menegaskan, pengadaan obat harus dipantau agar harganya wajar dan kondisi keuangan rumah sakit terjaga.
Ia juga memberikan contoh lain, di mana suatu daerah membeli laboratorium kateterisasi jantung (cath lab) pertama kalinya dengan harga Rp18 miliar.
“Saya tanya ke swasta, harganya katanya cuma Rp12 miliar. Saya tanya, ‘kok beda jauh?’ Kata mereka, ‘Oh, Pak, spesifikasinya beda. Ini seperti iPhone dengan casing-nya. Tanpa casing, selisihnya bisa sampai Rp6 miliar,'” kisah menteri tersebut.
Ternyata, alat tersebut bisa didapat dengan harga Rp8 miliar saja, dan bahkan disertai garansi 10 tahun.
Menteri mengingatkan para kepala daerah agar waspada terhadap praktik korupsi semacam itu. Ia menekankan bahwa markup harga yang berlebihan tidak dapat diterima dan Presiden Prabowo Subianto sangat menentangnya.
Ia juga mengingatkan rumah sakit daerah untuk memperkuat tata kelola dan meningkatkan produktivitas agar bisa memberikan layanan lebih baik sekaligus menambah pendapatan. Selain itu, Sadikin mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menggunakan dana rumah sakit untuk kepentingan lain, karena bisa menurunkan produktivitas.
“Jika kesehatan masyarakat membaik (dari layanan optimal), masyarakat akan memilih Bapak/Ibu lagi (di Pilkada). Sektor kesehatan memberikan kontribusi elektabilitas yang besar,” ucapnya.
Keuntungan rumah sakit, lanjutnya, bisa dipakai kembali untuk meningkatkan layanan kesehatan, bahkan membantu mensubsidi program JKN untuk masyarakat yang membutuhkan.
Berita terkait: Indonesia perkuat produksi obat dalam negeri
Berita terkait: BPOM Indonesia optimis dapat status WHO-Listed Authority pada 2025
*Penerjemah: Mecca Yumna
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2025*