loading…
Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinkronisasi dan harmoni program antara pemerintah pusat dan keenam provinsi di Papua untuk mempercepat pembangunan wilayah itu. Foto/Binti Mufarida
JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pentingnya sinkronisasi dan harmonisasi program antara pemerintah pusat dan enam provinsi di Papua guna mempercepat pembangunan di wilayah tersebut. Pernyataan ini disampaikan Tito saat Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (16/12/2025).
Tito menilai, pemekaran wilayah yang terjadi di Papua belum menyetuh aspek kesejahteraan masyarakat setempat. Oleh karena itu, tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua perlu dioptimalkan, yaitu harmonisasi program, pengawasan, dan evaluasi. Hal ini disebutkanya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo.
Tito menjelaskan, kondisi sosio-historis Papua yang belum memiliki pemersatu internal di kalangan masyarakat asli, ditambah dengan bentang alam yang sulit dijangkau, menjadi faktor utama kesenjangan pembangunan. Situasi ini, menurutnya, memerlukan pendekatan percepatan pembangunan yang terencana dan terkoordinir.
Baca juga: Gelar Perkara Khusus Ijazah Jokowi Selesai, Roy Suryo: 99,9 Persen Palsu Tidak Berubah
Dalam tataran pelaksanaan, Tito menginginkan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua mampu mengorganisir dan menyelaraskan program kementerian dan lembaga (K/L) di tingkat pusat agar sesuai dengan kebutuhan pembangunan di Papua.