Jakarta (ANTARA) – Masyarakat Raja Ampat menegaskan kembali komitmen mereka untuk melestarikan pulau-pulau mereka sebagai destinasi wisata terkenal di dunia, menentang industri ekstraktif, kata Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardana.
Menteri Wardana menyatakan bahwa setelah diskusi dengan warga setempat dan komunitas adat, ada penolakan besar terhadap upaya perluasan pertambangan nikel di wilayah itu.
"Mereka menekankan bahwa ekosistem dan identitas Raja Ampat harus dijaga sebagai kawasan wisata, bukan diubah jadi wilayah industri ekstraktif," kata Wardana dalam pernyataannya pada Kamis.
Saat kunjungan Kemenpar dan DPR dari 28 Mei hingga 1 Juni 2025, masyarakat Raja Ampat jelas menyatakan: identitas dan ekosistem pulau ini harus tetap utuh untuk pariwisata, bukan dikorbankan untuk pertambangan.
Wardana menegaskan pemerintah harus prioritaskan pelestarian ekologi bersama pertumbuhan ekonomi demi melindungi keindahan alam yang menarik wisatawan dari seluruh dunia.
"Kami ingin pembangunan, termasuk pariwisata, menjaga keseimbangan antara ekologi, wilayah sosial, dan skala ekonomi," ujarnya.
Wardana juga bertemu Gubernur Papua Barat Daya Elisa Kambu di Jakarta pada Rabu untuk memperkuat komitmen pemerintah soal Raja Ampat, kepulauan terkenal global dengan keanekaragaman hayati laut, terumbu karang alami, dan pulau-pulau berhutan lebat.
"Pemda menegaskan Raja Ampat harus tetap jadi kawasan konservasi laut, geopark UNESCO, dan destinasi wisata unggulan Indonesia—tanpa terganggu aktivitas pertambangan," tegasnya.
Kemenpar juga gelar rapat koordinasi dengan DEN pada Kamis untuk memperkuat perlindungan jangka panjang Raja Ampat.
Pemerintah pertimbangkan promosikan Raja Ampat sebagai kawasan ekonomi khusus berbasis pariwisata berkualitas, berkelanjutan, dan investasi hijau, menguntungkan masyarakat dan lingkungan.
Wardana pastikan pembangunan pariwisata Raja Ampat harus prioritaskan keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Kebijakan masa depan untuk wilayah ini akan dipandu prinsip keberlanjutan, keadilan sosial, dan ketahanan ekosistem.
Berita terkait: RI hentikan izin hutan baru di Raja Ampat terkait kekhawatiran tambang nikel
Berita terkait: Kementerian ungkap pelanggaran di tambang nikel Raja Ampat
Penerjemah: Hreeloita Dharma Shanti, Yashinta Difa
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025