Rabu, 06 Maret 2024 – 20:39 WIB
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membantah tudingan terkait adanya biaya atau fee yang besar dalam pengurusan izin usaha atau perpanjangan pertambangan (IUP). Bahlil menegaskan bahwa tidak ada pematokan tarif atau fee tinggi untuk pemulihan IUP yang telah dicabut.
Dalam sebuah acara peresmian Pabrik PT Kaltim Amonium Nitrat (KAN) di Bontang, Kalimantan Timur (Kaltim), Bahlil menantang pihak yang menuduhnya untuk membuktikan tuduhan tersebut. Politikus Partai Golkar ini juga menyatakan bahwa seluruh perizinan tidak boleh dipermainkan dengan memberikan uang pelicin atau amplop.
Bahlil meminta masyarakat untuk melaporkan kejadian sejenis tersebut kepada pihak berwajib apabila menemukannya. Dia menegaskan bahwa proses pengurusan izin tidak boleh melibatkan praktik yang melanggar aturan.
“Sekarang urus-urus izin enggak boleh ada macam-macam amplop. Kalau ada yang kayak begitu, ada yang mengatasnamakan, lapor ke polisi. Kalau enggak, lapor ke saya,” kata Bahlil.
Silakan baca berita menarik lainnya dari JPNN.com di Google News.