Mensos Gus Ipul Tegaskan Sekolah Rakyat Berawal dari Data Jujur Anak Putus Sekolah dan Tidak Sekolah

Menteri Sosial Saifullah Yusuf, yang akrab disapa Gus Ipul, mengatakan bahwa kejujuran adalah kunci utama dalam program penjangkauan calon siswa Sekolah Rakyat.

Menurutnya, masih ada jutaan anak di Indonesia yang tidak sekolah, putus sekolah, atau berpotensi putus sekolah. Hal ini disampaikan saat ia menerima audiensi Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri, Bupati Solok Selatan Khairunas, Bupati Bantul Abdul Hasim Muslih, dan Wakil Bupati Puncak Naftali Akawal di Kantor Kemensos, Jakarta, Senin (29/6/2026).

“Satu hal penting dari Sekolah Rakyat ini dimulai dari kejujuran. Kita harus jujur, bapak ibu sekalian. Banyak anak usia sekolah yang tidak sekolah. Namanya Anak Tidak Sekolah (ATS), jumlahnya lebih dari empat juta menurut data BPS. Mereka belum sekolah, tidak sekolah, putus sekolah, dan berpotensi putus sekolah,” kata Gus Ipul yang didampingi Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono.

Lebih lanjut, Gus Ipul bilang bahwa anak-anak tidak sekolah itu bisa ada di sekitar kita, cuma kita tidak sadar sehingga mereka belum terlihat dalam proses pembangunan. “Banyak anak yang merupakan bagian dari ATS ini. Contohnya, nggak usah jauh-jauh ke Papua atau Solok Selatan. Di Jakarta, ada yang namanya Al-Jabbar, umur 15 tahun, tinggal 15 kilometer dari Istana Negara, tapi tidak pernah sekolah,” ujarnya.

Presiden Prabowo Subianto menyebut anak-anak ini sebagai “the invisible people”, yaitu keluarga yang penderitaannya tidak kelihatan. Mereka pun mendapat perhatian khusus dari Presiden melalui program Sekolah Rakyat.

Oleh karena itu, Gus Ipul mengajak para kepala daerah yang hadir untuk mendukung dan bekerja sama menjalankan program Sekolah Rakyat di daerah masing-masing. Mulai dari mempercepat pembangunan hingga perluasan Sekolah Rakyat, sesuai dengan target Presiden yaitu satu kabupaten atau kota minimal memiliki satu Sekolah Rakyat.

“Ini bapak ibu yang saya hormati, satu hal penting yang bisa kita lanjutkan bersama. Saya percaya, para gubernur, bupati, wali kota, sangat paham situasi nyata di masyarakat,” katanya.

Selain itu, Gus Ipul juga menekan kan pentingnya pemerintah daerah dalam memperbarui Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Menurutnya, data yg akurat akan membuat bantuan sosial tepat sasaran.

Gus Ipul menjelaskan, DTSEN dikelola Badan Pusat Statistik (BPS), sementara Kemensos dan pemda bertugas memperbarui data. Ada dua jalur untuk memperbaruinya, lewat aplikasi SIKS-NG dari operator desa atau kelurahan dan Dinsos, serta lewat aplikasi Cek Bansos, ground check pendamping, dan layanan call center.

“Saya ingin ajak pada kesempatan ini, data itu tergantung pada kita. Kalau data dari bawah bagus, data ke atas nyadi bagus. Kalau data bawah berantakan, nanti biasnya luar biasa,” ungkapnya.

Sementara itu, Gubernur Papua Mathius Derek Fakhiri berterima kasih kepada Presiden Prabowo atas program Sekolah Rakyat. Ia berkomitmen akan terus mendorong pemkab dan pemkot di Papua agar program Sekolah Rakyat sukses.