Sabtu, 14 Maret 2026 – 00:13 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan aksi penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus adalah serangan terhadap nilai-nilai demokrasi dan penegakan HAM di Indonesia.
"Aktivis HAM bekerja untuk kepentingan rakyat dan negara karena penegakan HAM serta demokrasi merupakan amanat konstitusi," kata Yusril kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.
Menurutnya, dalam negara demokrasi, semua pihak harus menjunjung tinggi sikap saling menghormati perbedaan pendapat. Karena itu, kekerasan terhadap aktivis demokrasi dan HAM tidak bisa dibenarkan dalam keadaan apapun.
Dalam demokrasi, lanjut Yusril, setiap orang seharusnya berpegang pada prinsip menghormati perbedaan dan keragaman karena semua bertindak untuk kepentingan bersama, bukan kepentingan pribadi.
Yusril meminta aparat penegak hukum, khususnya Polri, segera mengusut kasus ini. Bukan hanya untuk menemukan pelaku dan motifnya, tapi juga mengungkap siapa dalang di balik peristiwa ini.
"Saya minta aparat penegak hukum memastikan penyelidikan tuntas sampai ke aktor intelektual, bukan cuma pelaku di lapangan," tegasnya.
Yusril berpendapat pola serangan yang terjadi menunjukkan indikasi adanya perencanaan yang terorganisir. Proses hukum tidak boleh berhenti pada pelaku lapangan, tapi harus mengungkap aktor intelektualnya.
Dia menyatakan sudah berkoordinasi langsung dengan aparat kepolisian, khususnya Kapolda Metro Jaya, yang menangani kasus ini bersama Bareskrim Polri.
Yusril mengatakan saat ini polisi masih melakukan pendalaman sehingga belum dapat mengungkapkan apapun ke publik. Dia mengimbau masyarakat untuk menunggu hasil penyelidikan polisi agar peristiwa ini terungkap dengan jelas dan objektif.
"Tindakan kekerasan seperti ini tidak boleh dibiarkan. Siapapun dan apapun motif pelakunya harus ditindak sesuai hukum," ucapnya.
Yusril juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki komitmen tinggi dalam menjunjung hukum, demokrasi, dan HAM. Oleh karena itu, pemerintah tidak akan pernah memberi toleransi terhadap tindak kekerasan dalam bentuk apapun, baik terhadap aktivis maupun siapapun, meski mereka beda pendapat atau berseberangan dengan pemerintah.
Halaman Selanjutnya
Apalagi, Presiden sering mengundang mereka yang kerap berbeda pendapat dengan pemerintah untuk berdialog terbuka di Istana.