Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan Indonesia masih mengevaluasi usulan Aceh untuk memproses gas alam dari Blok Andaman lepas pantai di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun. Menurutnya, pemerintah mempertimbangkan keekonomian proyek serta tujuan pembangunan daerah.
Berbicara di Banda Aceh pada Sabtu, Bahlil mengatakan pembahasan masih berlangsung untuk menemukan solusi yang menguntungkan pemerintah dan investor.
“Saya belum bisa mengambil keputusan akhir karena diskusi masih berjalan. Kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan,” ujarnya.
Ia menegaskan pemerintah tidak bisa menyetujui rencana jika biaya pengembangan membuat proyek tidak layak secara komersial. Proyek gas skala besar harus memenuhi standar komersial dan ekonomi yang sehat.
Jika nilai ekonominya bagus, pemerintah bisa mempertimbangkan usulan Aceh untuk menggunakan KEK Arun. Kalau tidak, permintaan memproses gas di darat akan sulit dipenuhi.
“Tidak ada bisnis yang bisa berjalan merugi. Aceh harus mendapat manfaat melalui pendapatan daerah, dan investor juga harus mendapat keuntungan,” kata Bahlil.
Perdebatan ini muncul setelah Mubadala Energy menemukan cadangan gas besar di perairan dalam ladang Andaman Selatan. Perusahaan itu menargetkan produksi awal sekitar 300 juta standar kaki kubik gas per hari.
Gubernur Aceh Muzakir Manaf meminta Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian ESDM menunda persetujuan Rencana Pengembangan (POD) ladang tersebut. Provinsi ingin gas diproses melalui Fasilitas Penerima Darat di KEK Arun, bukan dengan sistem produksi lepas pantai terapung.
Aceh juga meminta alokasi gas khusus untuk mendukung pembangunan industri.
Bahlil mengatakan ladang gas itu berada di luar batas wilayah laut 12 mil Indonesia, sehingga pembangunan pipa bawah laut mahal.
“Kalau kita bangun pipa, biaya modalnya akan sangat tinggi. Harga gas bisa melebihi 10 dolar AS per MMBtu,” katanya.
Bahlil mengatakan sebagian dari rencana produksi 300 juta standar kaki kubik per hari akan diprioritaskan untuk perusahaan listrik negara PLN dan industri daerah, termasuk produsen pupuk PT Pupuk Iskandar Muda.
Saat ini, Pupuk Iskandar Muda bergantung pada gas alam cair yang dikirim dari Papua, Sulawesi dan Kalimantan. Gas dari Blok Andaman yang lebih dekat akan memperpendek rantai pasokannya.
Bahlil mengatakan pemerintah akan bekerja sama dengan Mubadala Energy untuk memastkan proyek itu layak secara komersial dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Aceh.