VIVA – Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, atau dikenal sebagai Danantara, yang semula direncanakan pada 7 November 2024 harus ditunda karena peraturan pemerintah dan perpres yang menjadi dasar hukum untuk pembentukan badan tersebut belum selesai.
Pada tahap awal, Danantara akan menaungi 7 BUMN dengan mengelola aset senilai USD600 miliar atau sekitar Rp9.480 triliun. Badan ini juga akan menjadi wadah bagi Indonesia Investment Authority (INA) dan menjadi sovereign wealth fund (SWF) keempat terbesar di dunia.
Ekonoom dari Center of Economics and Law Studies (Celios) Nailul Huda menyatakan bahwa Danantara memiliki potensi besar untuk menjadi pilar penting dalam pengelolaan investasi di Indonesia. Diharapkan badan ini dapat menjadi solusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ditetapkan Presiden Prabowo Subianto.
Nailul Huda menekankan bahwa investasi yang dikelola secara efektif dapat menjadi solusi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, terutama dalam kondisi saat ini yang tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi rumah tangga.
Danantara dirancang untuk mengelola investasi besar yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Namun, tanpa adanya kejelasan payung hukum, proses peluncuran dan operasional badan ini tidak dapat berjalan.
Keterlambatan ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai dampaknya terhadap perekonomian Indonesia serta manfaat yang diharapkan dari badan tersebut, seperti menangani investasi pemerintah di luar anggaran pendapatan dan belanja negara, serta menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien.
Nailul Huda menyatakan bahwa saat ini aset investasi BUMN tidak dimanfaatkan dengan baik. Dengan adanya Danantara, diharapkan pengelolaan investasi dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.
Dari segi kepemimpinan, Danantara memiliki pemimpin yang berpengalaman dan memiliki rekam jejak yang baik dalam pengelolaan investasi. Hal ini diharapkan dapat memastikan bahwa Danantara dapat beroperasi secara efektif dan efisien, serta menghindari intervensi politik.
Dengan model pengelolaan yang profesional, Danantara diharapkan dapat mengurangi risiko intervensi dan menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk investasi. Badan ini bukanlah lembaga dengan fokus pada penyelamatan perusahaan yang kurang performa, tetapi lebih pada pengelolaan aset untuk memaksimalkan potensi yang ada.
Dengan semua potensi dan dukungan yang ada, Danantara diharapkan dapat menjadi lembaga yang efektif dalam pengelolaan aset negara, mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta menciptakan dampak sosial yang positif.