Pemerintah Indonesia sedang berusaha untuk mempercepat kemandirian pangan sebagai fokus utama dari visi Asta Cita dan Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.
Kemandirian pangan harus dipercepat mengingat skenario perubahan iklim yang semakin mengkhawatirkan, perang Israel-Palestina dan Rusia-Ukraina yang telah memengaruhi rantai pasokan pangan global, serta peningkatan populasi global yang diperkirakan mencapai 10 miliar dalam beberapa dekade ke depan, memerlukan tambahan produksi pangan sebesar 56 persen.
Kondisi global ini menimbulkan risiko pencetus krisis pangan global.
Dari perspektif domestik, ada kebutuhan mendesak untuk mempercepat kemandirian pangan guna mendukung Program Makanan Bergizi Gratis untuk siswa, balita, dan ibu hamil.
Digagas oleh Presiden Prabowo Subianto, program ini bertujuan untuk mencakup lebih dari 80 juta penerima manfaat pada tahun 2029.
Pada jangka panjang, Indonesia akan mengalami bonus demografi pada tahun 2030, di mana populasi usia produktif akan mendominasi struktur usia penduduk.
Hal ini akan memerlukan penguatan keamanan pangan untuk memenuhi peningkatan konsumsi pangan.
Mengingat kondisi tersebut, pemerintahan Prabowo-Gibran telah melakukan beberapa langkah untuk mempercepat kemandirian pangan.
Dalam hal anggaran, pemerintah telah memprioritaskan kembali anggaran, mengalokasikan Rp23,61 triliun untuk kegiatan membangun kemandirian beras dan Rp413,67 miliar untuk program makanan gratis.
Langkah selanjutnya adalah rencana untuk menggarap 2,3 juta hektar sawah, termasuk mengoptimalkan sawah baru, serta normalisasi irigasi tersier, primer, dan sekunder di area yang sudah ada.
Pemerintah juga terus melanjutkan program lumbung pangan, yang memainkan peran penting dalam menciptakan keamanan pangan nasional yang berkelanjutan sambil menciptakan pusat distribusi pangan di daerah.
Kebijakan-kebijakan tersebut perlu diikuti dengan sejumlah strategi pendukung, termasuk pengembangan infrastruktur, untuk berhasil mempercepat kemandirian pangan.
Irigasi
Strategi pengembangan infrastruktur pertama adalah pengembangan dan rehabilitasi irigasi. Infrastruktur irigasi memainkan peran penting dalam mendistribusikan air dari bendungan dan waduk ke sawah.
Untuk menerapkan strategi ini, sejumlah kebijakan telah disiapkan, termasuk pengembangan 10 ribu hektar dan rehabilitasi 45 ribu hektar jaringan irigasi.
Di antara jaringan irigasi yang saat ini sedang dibangun adalah Semantok Kiri di Nganjuk, Jawa Timur.
Jaringan irigasi ini akan berupaya menghubungkan Waduk Semantok dengan sawah petani. Saat ini, waduk mengairi 1.906 hektar lahan pertanian.
Waduk Semantok memiliki kapasitas 23 juta meter kubik yang bersumber dari Sungai Semantok, dengan luas daerah tangkapan air 365 hektar. Waduk ini diresmikan oleh mantan presiden Joko Widodo pada Desember 2022 dan mulai memberikan manfaat setelah dua musim tanam, bahkan saat musim kemarau.
Namun, untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan mendukung pengembangan Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional, diperlukan pembangunan saluran irigasi Semantok Kiri pada tahun 2025, untuk itu, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp67 miliar.
Pembangunan jaringan irigasi Semantok Kiri diharapkan dapat menambah 499 hektar area pertanian yang teririgasi untuk mendukung Jawa Timur sebagai lumbung pangan.
Selain membangun jaringan irigasi baru, pemerintah juga berupaya merehabilitasi jaringan yang sudah ada dengan cara memodernisasi irigasi.
Kawasan Irigasi Siman di Jombang, Jawa Timur, merupakan contoh bagaimana modernisasi dengan menggunakan teknologi dan digitalisasi dapat membantu mengotomatisasi pintu air untuk mengatur tinggi dan distribusi air irigasi.
Layanan irigasi Siman-Serinjing yang telah dimodernisasi dan didigitalisasi meliputi area seluas 4.525 hektar di kabupaten Kediri dan Jombang. Modernisasi dilakukan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi area irigasi sehingga air dapat didistribusikan secara merata ke lahan pertanian.
Modernisasi Kawasan Irigasi Siman telah memberikan manfaat dengan meningkatkan indeks tanam dari 237 persen menjadi 260 persen. Selain itu, produksi padi dan tanaman sekunder telah meningkat dari 50.500 ton menjadi 62 ribu ton.
Konektivitas untuk pusat pangan
Strategi pengembangan infrastruktur berikutnya adalah mendukung konektivitas jalan dan jembatan ke pusat produksi pangan serta lumbung pangan.
Pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah adalah salah satu program infrastruktur prioritas yang harus dilanjutkan.
Regulasi ini tidak hanya akan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, tetapi juga memiliki peran dalam menghubungkan jaringan distribusi dari banyak pusat produksi dan lumbung pangan ke kota-kota terdekat atau pusat distribusi.
Tujuan dari pelaksanaan instruksi presiden adalah untuk meningkatkan stabilitas jalan daerah di seluruh Indonesia.
Oleh karena itu, pemerintah berencana mengalokasikan anggaran sebesar Rp37,31 triliun untuk pembangunan jalan dan jembatan baru serta pemeliharaan jalan dan jembatan yang sudah ada.
Rencana dukungan konektivitas untuk lumbung pangan difokuskan pada Kawasan Lumbung Pangan Merauke di Papua Selatan, Kawasan Lumbung Pangan Keerom di Papua, serta Kawasan Lumbung Pangan Belanti, Singkong, Dadahup di Kalimantan Tengah.
Pelaksanaan Instruksi Presiden tentang Jalan Daerah untuk mendukung kemandirian pangan penting untuk mengurangi biaya logistik sehingga pangan dapat segera tersedia dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat.
Penyelesaian bendungan
Penyelesaian bendungan adalah strategi pengembangan infrastruktur lainnya untuk mempercepat kemandirian pangan nasional.
Strategi ini sedang dilaksanakan dengan meresmikan bendungan yang telah selesai, seperti Keureuto di Aceh dan Jlantah di Jawa Tengah, sehingga dapat langsung dioperasikan sebagai sumber air untuk sawah.
Pembangunan bendungan baru juga terus berlanjut mengingat bahwa waduk merupakan kunci untuk mendukung keamanan pangan dan air.
Pemerintah telah membangun 187 bendungan hingga tahun 2014. Enam puluh satu bendungan lainnya direncanakan selesai dari tahun 2015 hingga 2025, serta 11 proyek bendungan tambahan diumumkan, sehingga total jumlah bendungan menjadi 259.
Pembangunan bendungan baru bertujuan untuk meningkatkan indeks keamanan air Indonesia menjadi 200 meter kubik per kapita per tahun, dengan distribusi yang merata di seluruh daerah.
Hal ini akan memungkinkan produktivitas sawah meningkat, dengan frekuensi penanaman selama musim tanam meningkat dari dua menjadi tiga.
Peningkatan produktivitas ini dapat terwujud sekiranya sawah petani tidak lagi bergantung pada air hujan, tetapi pada jaringan irigasi dari bendungan.
Jika indeks keamanan air meningkat, hal ini juga dapat berkontribusi pada peningkatan indeks tanam dan peningkatan cadangan pangan untuk Program Makanan Bergizi Gratis sambil mengantisipasi bonus demografi pada tahun 2030.
Berita terkait: Indonesia menyadari pentingnya bendungan untuk keamanan pangan, energi
Berita terkait: BRIN Indonesia soroti kecerdasan buatan sebagai sekutu kunci dalam memperkuat keamanan pangan
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2024