Mengalami DBD, Apakah Tubuh Menjadi Kebal? Perhatikan Penjelasan Dokter Spesialis

Senin, 24 Juni 2024 – 11:40 WIB

Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Pambudi, MPHM saat memberikan paparan dalam media briefing Indonesia Dengue Summit 2024 yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta (IDAI JAYA) bersama PT Takeda Innovative Medicines. Minggu (23/6). Foto Mesya/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat hingga minggu ke-23 2024 terdapat 131.501 kasus DBD dengan kematian sebanyak 799 kasus.

Angka kasus kejadian tersebut lebih tinggi dari kumulatif kasus DBD di tahun 2023, yaitu 114.720 kasus, dan mendekati total kasus kematian sepanjang 2023, yaitu 894 kasus.

“Sampai saat ini, pencegahan dan pengendalian DBD di Indonesia berfokus lebih berat pada pengendalian vektor yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat,” kata Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular, Direktorat Jenderal P2P, Kementerian Kesehatan RI dr. Imran Pambudi, MPHM dalam media briefing Indonesia Dengue Summit 2024 yang digelar Ikatan Dokter Anak Indonesia Cabang DKI Jakarta (IDAI JAYA) bersama PT Takeda Innovative Medicines, Minggu (23/6).

Imran menyebutkan, sejak 1980-an, pemerintah telah menjalankan Gerakan 3M Plus secara berkelanjutan, dilanjutkan dengan Gerakan 1 Rumah 1 Jumantik (G1R1J).

Terbaru, Kemenkes memperkenalkan teknologi nyamuk ber-Wolbachia sebagai bagian tambahan dari program yang ada.

Meskipun semua upaya telah dilakukan, kasus demam berdarah di Indonesia masih menunjukkan peningkatan yang signifikan.

Perlu pendekatan inovatif lainnya untuk mengatasi tantangan ini.

“Karena itulah, Kementerian Kesehatan terus menguatkan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, dan berkomitmen menerapkan pendekatan-pendekatan inovatif, termasuk melalui vaksinasi,” tuturnya

Setelah kena DBD orang jadi kebal? Sejumlah dokter spesialis memberikan penjelasan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

MEMBACA  Indonesia Membutuhkan Undang-Undang tentang Amnesti dan Rehabilitasi: Menteri Hukum