Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas meluncurkan Organisasi Kepercayaan Internasional Halal (HITO) di Jepang pada hari Minggu (29/9/2024). Menag Yaqut menilai, peluncuran program ini sangat penting sebagai upaya memperkuat akses layanan halal bagi masyarakat Indonesia, khususnya mereka yang tinggal atau berkunjung di Jepang.
Hadir dalam peluncuran ini, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBPP) Republik Indonesia untuk Jepang merangkap Federasi Micronesia Heri Akhmadi, Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal M Aqil Irham, Staf Khusus Menteri Agama Abdul Qodir, Kepala Halal Trust International Organization (HITO) Erwin Avianto, Sekretaris BPJPH Chuzaemi, Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto, dan Ketua Komunitas Muslim Indonesia di Jepang Muhammad Zahrul Muttaqien. Bergabung secara daring, Direktur Eksekutif Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS), Sholahudin Al Ayub.
Jumlah Warga Negara Indonesia (WNI) di Jepang terus meningkat. Immigration Service Agency of Japan mencatat bahwa jumlah WNI di Jepang mencapai 180 ribu, dan mayoritas Muslim. Menurut Menag, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk menyediakan layanan halal yang lebih terstruktur dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat Indonesia di Negeri Sakura. “Salah satu upaya yang kita lakukan bersama adalah pembangunan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim Indonesia di Jepang,” tegas Menag.
Sejumlah langkah strategis telah dilakukan, di antaranya pembentukan badan sertifikasi halal yang mencakup komite fatwa, penyusunan dokumen sertifikasi, serta penyelenggaraan pelatihan penyelia halal yang akan membantu UMKM dalam memperoleh sertifikat halal. Selain itu, dilakukan pilot project sertifikasi halal serta pembangunan sistem online untuk mempermudah prosesnya.
“Industri halal saat ini telah menjadi salah satu pilar dalam pertumbuhan ekonomi global. Berdasarkan laporan State of The Global Economy (SGIE) 2023, Indonesia telah naik peringkat sebagai negara ketiga dalam industri halal. Pertumbuhan sektor makanan dan minuman halal serta Pariwisata Ramah Muslim berkontribusi signifikan terhadap surplus neraca perdagangan nasional,” sebut Menag.
“Keberhasilan ini bukanlah hasil yang diraih dengan mudah melainkan capaian positif tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara berbagai pihak,” sambungnya.
Duta Besar LBPP Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi menilai peluncuran Halal International Trust Organization sebagai momen penting bagi industri halal di Jepang. “Hari ini, kita merayakan peluncuran Halal International Trust Organization, atau HITO, lembaga sertifikasi halal berbasis komunitas Muslim Indonesia pertama, yang dirancang khusus untuk pasar Jepang,” tegasnya.
Menurut Heri Akhmadi, pasar halal Jepang terus tumbuh, dengan nilai yang diproyeksikan mencapai lebih dari 68 juta USD pada 2024, dengan pertumbuhan tahunan sebesar 6,3%. Pertumbuhan ini didorong oleh meningkatnya permintaan, baik dari komunitas Muslim setempat maupun meningkatnya jumlah wisatawan Muslim yang berkunjung ke Jepang.
“Berdasarkan sebuah studi pada 2021, lebih dari 1.000 perusahaan di Jepang telah memperoleh sertifikasi halal, dan hampir 30% konsumen Jepang telah menyatakan minat untuk mencoba produk halal. Minat ini, terutama di kalangan generasi muda, menyoroti potensi pasar ini,” sebutnya.
“HITO merupakan respons langsung terhadap permintaan yang terus berkembang ini. Lembaga sertifikasi halal ini tidak hanya mematuhi standar halal global, tetapi juga mempertimbangkan kondisi lokal dan kearifan budaya Jepang yang unik,” sambungnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif KNEKS Sholahudin Al Ayub. Menurutnya, peluncuran HITO merupakan langkah awal dari pengembangan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim di Jepang. “Sebagai negara yang menunjukkan pertumbuhan penduduk Muslim, Jepang pasti akan mengalami peningkatan permintaan produk halal untuk memenuhi kebutuhan penduduk Muslim,” sebutnya.
“Dengan adanya HITO, kita bukan hanya membuka akses pasar, tetapi juga memperkuat hubungan antara Indonesia dan Jepang dalam konteks kerja sama, perdagangan, dan jaminan produk halal yang saling menguntungkan,” sambungnya.
Sebagai lembaga negara non-struktural, lanjut Sholahudin Al Ayub, KNEKS mempunyai tugas mempercepat, memperluas, dan memajukan pengembangan ekonomi dan keuangan syariah, dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KNEKS berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga anggota KNEKS, serta berbagai stakeholders terkait untuk bersinergi mempercepat dan memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah.
“KNEKS mendukung penuh upaya-upaya pengembangan ekosistem industri halal, yang salah satunya dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang halal,” ujarnya.
Juru Bicara Kementerian Agama Sunanto menambahkan, kunjungan Menag ke Jepang sekaligus menindaklanjuti arahan Wakil Presiden (Wapres) RI KH Ma’ruf Amin untuk mewujudkan Indonesia sebagai Pusat Halal Dunia dengan menjalin sinergi bersama berbagai negara, salah satunya Negeri Sakura. Dijelaskan Sunanto, peresmian Halal International Trust Organization menjadi salah satu milestone pembentukan ekosistem halal berbasis komunitas Muslim Indonesia di Jepang.
“Kita juga bekerja sama dengan KBRI Jepang dalam pembangunan Indonesia Halal Hub. Ini dalam rangka memperluas akses produk halal Indonesia, termasuk produk UMKM, ke Jepang. Terobosan ini penting mengingat jumlah WNI di Jepang mencapai 149 ribu dan mayoritas Muslim. Jumlah ini belum termasuk wisatawan Indonesia ke Jepang yang pada 2023 mencapai 430 ribu orang,” terang Cak Nanto, sapaannya.
“Di Jepang, Menag juga menyerahkan sertifikat halal kepada empat Lembaga Halal Luar Negeri Jepang yang telah memperoleh rekognisi dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, menghadiri peresmian halal vending machine, dan peresmian pembangunan Indonesia Halal Hub,” lanjutnya.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kemenag M Aqil Irham menambahkan, sejak BPJPH berdiri pada 2017, terbit 1.964.264 sertifikat halal atau 5.172.383 juta produk yang telah bersertifikat halal. “Ini adalah bukti nyata bahwa industri halal kita akan dapat berkontribusi secara nyata terhadap pembangunan nasional dan memperkuat ketahanan ekonomi,” ucapnya.
Dari total 150 Lembaga Halal Luar Negeri (LHLN) yang melakukan registrasi di platform SIHALAL untuk direkognisi BPJPH, terdapat lima LHLN di Jepang, salah satunya Japan Islamic Trust yang telah melakukan MRA signing. Sedangkan 3 LHLN lainnya telah menyelesaikan seluruh rangkaian asesmen dan akan menyusul untuk penandatanganan MRA di Oktober 2024 dalam event H20 yang akan diselenggarakan oleh BPJPH. Untuk pekan ini, ada satu LHLN di Jepang yang sedang menjalani proses asesmen.
Selain itu, ada 35 perusahaan di Jepang yang sudah disertifikasi BPJPH dengan 390 produk yang telah bersertifikat halal Indonesia. “Fakta ini menjadikan Jepang sebagai salah satu negara yang “concern” terhadap isu pentingnya pengembangan industri halal,” tandasnya