Minggu, 5 April 2026 – 14:20 WIB
Jakarta, VIVA – Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar, mengusulkan tambahan anggaran untuk tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun. Anggaran ini rencananya akan difokuskan untuk memperjuangkan kesetaraan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia.
"Usulan anggaran ini adalah usaha kita untuk menjamin bahwa tidak ada lagi ketimpangan antara madrasah dan sekolah umum," kata Nasaruddin dalam keterangannya, Minggu (5/4).
Dia merincikan bahwa usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk beberapa program strategis. Di antaranya adalah Revitalisasi Satuan Pendidikan sebesar Rp13,7 triliun dan Digitalisasi Pembelajaran sebesar Rp10,9 triliun.
Kemudian, ada juga Bantuan Buku Tulis Gratis senilai Rp159 miliar, serta program Sekolah Unggul Garuda Transformasi sebesar Rp22,9 miliar.
"Pemerintah harus hadir dan memberikan perhatian yang sama. Tidak boleh ada perbedaan perlakuan antara pendidikan di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Semuanya harus setara, karena ini menyangkut hak anak bangsa untuk masa depan mereka," ungkapnya.
Fokus utama usulan ini salah satunya adalah perbaikan sarana dan prasarana (sarpras) yang mendesak. Anggaran revitalisasi sebesar Rp13,7 triliun direncanakan akan menyasar 7.131 lembaga satuan pendidikan. Ini terdiri dari 6.973 madrasah, 128 sekolah Kristen, 13 sekolah Katolik, 9 sekolah Hindu, dan 8 sekolah Buddha.
Menag menyoroti kondisi bangunan madrasah yang saat ini masih banyak membutuhkan perbaikan serius. Menurutnya, kualitas sarpras adalah cerminan dari keberpihakan negara terhadap pendidikan keagamaan.
Hal lain yang disoroti Menag adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG). Saat ini, jangkauan MBG di lingkungan madrasah dan pondok pesantren baru mencapai 10-12 persen. Angka ini jauh tertinggal dibandingkan dengan sekolah umum yang diproyeksikan segera mencapai 80 persen.
“Padahal, jika melihat kondisi ekonomi, anak-anak madrasah dan santri di pondok pesantren sangat membutuhkan dukungan ini. Kami berharap jangkauannya bisa ditingkatkan,” ujar Menag.
Ia menambahkan bahwa pondok pesantren memiliki ekosistem yang paling siap dalam menjalankan program MBG.
“Di pesantren hampir tidak ada kasus risiko kesehatan terkait pangan, karena mereka sudah terbiasa dengan pola dapur mandiri dan makan bersama. Ini adalah model yang sangat aman dan efektif,” paparnya.
Menag berharap usulan anggaran ini dapat dipahami dan disetujui. Tujuannya adalah untuk mempercepat peningkatan kualitas SDM Indonesia melalui jalur pendidikan keagamaan yang unggul dan inklusif. (Ant)