Pemerintah Indonesia terus memperkuat komitmennya untuk mendorong investasi hijau dengan menerbitkan berbagai regulasi strategis.
Inisiatif yang dipimpin Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini merupakan bagian dari upaya mempercepat transisi menuju sistem energi bersih dan berkeadilan di Indonesia.
Pelaksana Tugas Direktur Bioenergi Kementerian ESDM, Harris, menjelaskan bahwa beberapa regulasi baru telah disiapkan untuk memperkuat arah kebijakan pengembangan biomethane nasional.
Beberapa regulasi ini dirumuskan bersama Jerman melalui proyek ExploRE.
“Kolaborasi ini telah menghasilkan beberapa instrumen kunci, termasuk penetapan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 35203 untuk kegiatan usaha biogas, yang telah terintegrasi dalam sistem OSS BKPM,” kata Harris di sini, Rabu.
Ia menambahkan bahwa ini juga mencakup penyusunan Pedoman Investasi Biomethane untuk mempromosikan investasi hijau dan naskah akademik yang menguraikan kebutuhan regulasi untuk konversi biogas menjadi biomethane.
Dia menyatakan inisiatif-inisiatif ini mencerminkan sinergi kuat antara pemerintah, lembaga penelitian, pelaku industri, dan mitra pembangunan internasional.
Kolaborasi ini membentuk landasan untuk memperkuat kebijakan, investasi, dan tata kelola yang mendukung pembentukan ekosistem biomethane nasional.
Menurut Harris, hasil dari kolaborasi ini bukan hanya pencapaian teknis tetapi juga fondasi berkelanjutan untuk meningkatkan tata kelola energi Indonesia.
Langkah ini, katanya, merupakan bagian dari transformasi ekonomi nasional yang lebih luas menuju sistem energi yang lebih bersih dan adil.
Dia juga menekankan bahwa pengembangan energi hijau sejalan dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA), yang disepakati pada bulan September.
Perjanjian ini membuka peluang kerja sama antara Indonesia dan Uni Eropa di sektor ekonomi hijau, termasuk transfer teknologi, pengembangan energi bersih, peningkatan standar keberlanjutan, dan perdagangan produk energi terbarukan berdasarkan potensi lokal.
“Kesesuaian kebijakan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai mitra strategis dalam mempercepat pertumbuhan hijau dan memperluas jaringan investasi global yang berkelanjutan,” ujar Harris.
Dia menekankan bahwa transisi energi bukan hanya agenda teknis tetapi sebuah transformasi ekonomi yang membutuhkan partisipasi semua pemangku kepentingan.
“Melalui kebijakan yang progresif, dukungan investasi, dan kolaborasi internasional, Indonesia bergerak menuju masa depan energi yang bersih, mandiri, dan sejahtera untuk semua,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Program Energi GIZ Indonesia/ASEAN, Lisa Tinschert, mengatakan bahwa proyek ExploRE, yang telah berjalan selama delapan tahun, telah mencapai beberapa tonggak pencapaian penting.
“Salah satu kontribusi utama ExploRE adalah mendorong pengembangan ekosistem biomethane berbasis limbah industri melalui dukungan komprehensif, mulai dari perumusan kebijakan dan peningkatan kapasitas hingga pengembangan basis data potensi biomethane, penyebaran informasi kepada publik, dan bantuan teknis untuk proyek-proyek potensial,” kata Tinschert.
Melalui sinergi lintas sektoral dan dukungan internasional, pemerintah menegaskan kembali langkah-langkah konkretnya menuju transformasi energi berkelanjutan sambil memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain kunci dalam investasi hijau di kawasan.