Mempercepat penurunan stunting sangat penting untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045, yang memerlukan pengembangan sumber daya manusia berkualitas. Selama 10 tahun dari 2013 hingga 2023, Indonesia berhasil menurunkan angka stunting dari 37,2 persen menjadi 21,5 persen. Tahun ini, pemerintah menargetkan untuk lebih menurunkan prevalensi stunting menjadi 14 persen. Beberapa program telah diperkuat — sebagian besar fokus pada peningkatan gizi ibu dan anak — dengan pembentukan tim percepatan penurunan stunting. Tim ini awalnya dipimpin oleh Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin. Pada tahun 2017, Amin menetapkan komitmen kepemimpinan dan visi, kampanye dan komunikasi tentang perubahan perilaku, aksi konvergensi program, keamanan pangan dan gizi, dan pemantauan dan evaluasi terpadu sebagai lima pilar pencegahan stunting. Intervensi gizi merupakan aspek penting dalam upaya penurunan stunting. Untuk memeriksa stunting, pemerintah melakukan intervensi khusus dan sensitif. Intervensi gizi khusus langsung mengatasi penyebab stunting, yang biasanya melibatkan faktor-faktor kesehatan seperti asupan makanan, infeksi, status gizi ibu, penyakit menular, atau kesehatan lingkungan. Ada sembilan jenis intervensi gizi khusus, termasuk memberikan makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita kurus; memberikan suplemen zat besi kepada remaja, wanita usia subur, dan ibu hamil; dan mempromosikan ASI dan penyuluhan. Mereka juga termasuk melakukan promosi dan penyuluhan tentang pemberian makanan untuk bayi dan anak, mengelola kekurangan gizi, pemantauan dan promosi pertumbuhan, suplementasi mikronutrien, pemeriksaan kehamilan, dan imunisasi, serta manajemen terpadu untuk balita sakit. Sementara itu, intervensi gizi sensitif berkaitan dengan penyebab stunting tidak langsung, yang tidak termasuk masalah kesehatan. Mereka dibagi menjadi empat jenis — penyediaan air minum dan sanitasi, layanan gizi dan kesehatan, peningkatan kesadaran perawatan dan gizi, dan peningkatan akses makanan bergizi. Anggaran pemerintah memainkan peran penting dalam mendukung implementasi intervensi gizi. Pada tahun 2022, Kementerian Keuangan mengalokasikan Rp44,8 triliun (sekitar US$2,84 miliar) untuk mendukung percepatan penurunan stunting. Itu terdiri dari anggaran belanja sebesar Rp34,1 triliun (sekitar US$2,16 miliar) untuk 17 kementerian dan lembaga, Rp8,9 triliun (sekitar US$566 juta) dalam Dana Alokasi Khusus fisik (DAK), dan Rp1,8 triliun (sekitar US$114,2 juta) dalam DAK non-fisik untuk pemerintah daerah. Sementara itu, pada tahun 2023, anggaran percepatan penurunan stunting untuk kementerian dan lembaga ditetapkan sebesar Rp30 triliun (sekitar US$1,9 miliar). Pemerintah pusat juga menyediakan anggaran untuk mengurangi stunting melalui penyaluran dana transfer keuangan kepada pemerintah daerah senilai Rp16,56 triliun (sekitar US$1,05 miliar). Dana desa juga dialihkan ke program percepatan penurunan stunting. Selain dukungan anggaran, pemerintah memberikan insentif fiskal kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengurangi stunting. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, pada tahun 2023, total insentif fiskal yang diberikan kepada daerah dengan pencapaian penurunan stunting terbaik mencapai Rp1,68 triliun (sekitar US$106,9 juta). Insentif fiskal diberikan kepada 90 daerah yang terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten pada tahun 2022. Sementara itu, pada tahun 2023, insentif semacam itu diberikan kepada 125 daerah, dan pada September 2024, Wakil Presiden saat itu, Amin memberikan insentif fiskal untuk percepatan penurunan stunting kepada 130 pemerintah daerah. Laporan kemajuan Berdasarkan evaluasi anggaran dan kinerja pembangunan program percepatan stunting, hingga 15 Februari 2023, rata-rata capaian dalam indikator intervensi spesifik melebihi target yang ditetapkan. Persentase ibu hamil dengan kekurangan energi kronis yang menerima asupan gizi tambahan mencapai 89,1 persen, proporsi ibu hamil yang mengonsumsi minimal 90 suplemen zat besi mencapai 87,1 persen, dan remaja perempuan yang mengonsumsi suplemen zat besi berada di 46,4 persen. Selain itu, 90 persen anak di bawah lima tahun dengan kekurangan gizi diberikan manajemen kekurangan gizi, dan pertumbuhan dan perkembangan 78,3 persen anak di bawah lima tahun dipantau. Selanjutnya, proporsi anak di bawah lima tahun yang kekurangan gizi yang menerima asupan gizi tambahan mencapai 84,5 persen, dan anak di bawah lima tahun yang menerima imunisasi dasar lengkap 97,5 persen. Adapun hasil intervensi sensitif, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, persentase layanan KB pasca persalinan mencapai 52,6 persen, melebihi target 50 persen. Persentase kehamilan yang tidak diinginkan menurun menjadi 11 persen dari target 16,5 persen, sementara cakupan pasangan calon yang menerima pemeriksaan kesehatan sebagai bagian dari layanan perkawinan mencapai 75,5 persen, lebih tinggi dari target 60 persen. Selain itu, proporsi rumah tangga dengan akses air minum bersih di daerah dan kota prioritas mencapai 93 persen dari target 95,9 persen. Sementara itu, persentase rumah tangga dengan akses sanitasi bersih di daerah dan kota prioritas mencapai 79,1 persen dari target 82,1 persen. Selain itu, cakupan bantuan iuran BPJS Kesehatan mencapai 96,67 juta orang, mendekati target 96,8 juta. Cakupan keluarga berisiko stunting yang menerima bantuan mencapai 42,7 persen dari target 30 persen, sementara jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan tunai mencapai target 10 juta. Persentase kelompok sasaran yang memahami stunting dengan baik di area prioritas mencapai 74 persen, melampaui target 70 persen. Kemudian, jumlah keluarga miskin dan rentan yang menerima bantuan pangan mencapai 18,8 juta dari target 18,8 juta. Dan, bagian desa yang mengakhiri buang air besar sembarangan mencapai 57 persen dari target 50,6 persen. Data inklusif Untuk membuat intervensi masyarakat lebih akurat, diperlukan data stunting yang lebih inklusif. Dalam konteks kebijakan atau penelitian, data inklusif harus mencakup informasi dari berbagai latar belakang demografis, sosial, ekonomi, dan budaya, tanpa meninggalkan kelompok tertentu tidak terwakili. Data yang tidak terurut dapat berpotensi mengarah pada penggunaan anggaran penurunan stunting yang tidak tepat. Pada tingkat provinsi, kabupaten, dan kota, data yang terurut harus terus diperbarui setiap tahun dan proses survei dan sensus tidak hanya dilakukan pada tingkat nasional tetapi juga pada tingkat kabupaten dan kota agar data penurunan stunting dapat lebih inklusif dan pengurutan sejelas mungkin. Kemajuan telah dicapai dalam pengumpulan data inklusif, dengan pemerintah melaksanakan Pengukuran Tubuh dan Intervensi Simultan untuk Pencegahan Stunting pada Juni 2024. Sebanyak 300.188 pos kesehatan terpadu terlibat dalam intervensi, yang berhasil meningkatkan jumlah anak di bawah lima tahun yang pengukuran tubuhnya didokumentasikan. Sebagai bagian dari intervensi, pengukuran tubuh 16.381.852 anak di bawah lima tahun diambil. Dari total tersebut, masalah gizi, termasuk kekurangan gizi, gizi buruk, wasting, kemunduran berat badan, dan stunting, terdeteksi pada 5.807.312 anak. Untuk mendukung pengumpulan data, keterlibatan kader dalam melakukan pengukuran tubuh dan pemuda dari program Generasi Berencana (GenRe) dalam mengurangi stunting juga perlu ditingkatkan. Mereka yang bekerja di lapangan perlu mendapat perhatian lebih sehingga mereka dapat mengumpulkan data yang lebih inklusif untuk merancang intervensi yang akurat guna mewujudkan Indonesia bebas stunting. Berita terkait: Kementerian Pendudukan harus mengoordinasikan stunting: Menteri Pratikno Berita terkait: Cegah stunting untuk mewujudkan Indonesia Emas: menteri
