Selama beberapa tahun terakhir, peran kepemimpinan Indonesia di tingkat global telah menjadi fokus dunia. Hal ini dapat terlihat dalam dua tahun terakhir, ketika negara ini telah menunjukkan kepemimpinannya dengan menyelenggarakan dua acara internasional besar: KTT G20 pada tahun 2022 dan KTT ASEAN pada tahun 2023.
Indonesia telah membuktikan peran besar dalam arena internasional melalui keberhasilan KTT G20 yang diselenggarakan di Bali pada November 2022. Grup Dua Puluh (G20) adalah forum utama untuk kerja sama ekonomi internasional, terdiri dari negara-negara ekonomi utama di dunia. G20 terdiri dari 19 negara dan Uni Eropa.
Indonesia menjalankan kepresidenan G20 pada tahun 2022 di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik akibat pecahnya perang antara Rusia dan Ukraina. Saat itu, Indonesia sebagai Presiden G20 harus mengatur agar semua anggota G20 dapat hadir dan duduk bersama untuk membahas kepentingan bersama, tanpa memperdulikan ketegangan antara beberapa negara Barat dan Rusia akibat perang Rusia-Ukraina.
Meskipun tegang dan penuh perjuangan, kepemimpinan Indonesia dalam KTT G20 telah berhasil menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya adalah deklarasi para pemimpin G20, yang juga dikenal sebagai Deklarasi Para Pemimpin G20 Bali, yang awalnya diragukan oleh beberapa pihak.
Deklarasi tersebut terdiri dari 52 paragraf, di mana yang paling diperdebatkan adalah pandangan terhadap perang di Ukraina. Meskipun diskusi mengenai paragraf yang terkait dengan perang di Ukraina cukup sulit, para pemimpin G20 akhirnya setuju pada isi deklarasi tersebut, yaitu mengutuk perang di Ukraina karena melanggar batas wilayah dan integritas wilayah.
Selain itu, Kepresidenan G20 Indonesia menjadi titik balik dalam kebangkitan bangsa setelah pandemi COVID-19 serta acara yang Indonesia mampu sukses digunakan untuk memamerkan peran kepemimpinannya dalam menghadapi tantangan global.
Selanjutnya, sepanjang tahun 2023, Indonesia telah memainkan peran kepemimpinannya di tingkat regional melalui kepengurusan di Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN). Selama kepresidenan G20, Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan dalam kepengurusan ASEAN dengan tekanan besar terhadap ASEAN untuk segera menangani krisis politik dan masalah kemanusiaan di Myanmar.
Dalam menanggapi tekanan tersebut, Indonesia telah relatif berhasil dalam menjalankan peran sebagai Ketua ASEAN, di mana Indonesia dengan tegas belum memberikan kesempatan kepada perwakilan politik dari Myanmar untuk hadir dalam berbagai pertemuan ASEAN sepanjang tahun 2023, termasuk KTT ke-43.
Hal ini dikarenakan pemimpin junta Myanmar dianggap lalai oleh ASEAN dalam melaksanakan lima poin konsensus (5PC), yang terdiri dari fokus pada mencapai penghentian kekerasan segera, melakukan dialog dengan semua pihak yang terlibat, menunjuk seorang utusan khusus untuk memfasilitasi mediasi dan dialog, memperbolehkan ASEAN memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Myanmar, serta memperbolehkan utusan khusus ASEAN untuk mengunjungi dan bertemu dengan pihak terkait di Myanmar.
Namun, pada saat yang sama, Indonesia, selama masa kepengurusannya, terus berinteraksi dengan berbagai pihak terkait di Myanmar. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menyatakan bahwa selama sembilan bulan masa kepengurusan ASEAN, Indonesia telah melakukan keterlibatan yang sangat fleksibel dan intensif untuk membantu menyelesaikan masalah di Myanmar.
Bahkan setelah penyerahan kepengurusan ASEAN kepada Laos, Indonesia akan terus memperlihatkan peran kepemimpinannya dalam mengatasi masalah regional dengan terus bekerja untuk menangani krisis di Myanmar melalui mekanisme troika di ASEAN. Troika adalah mekanisme konsultasi informal di dalam ASEAN yang terdiri dari ketua ASEAN saat ini, sebelumnya, dan yang akan datang.
Melalui peran Indonesia dalam troika, Indonesia akan memastikan bahwa akses terhadap bantuan kemanusiaan terus diperluas, termasuk di daerah konflik aktif di Myanmar.
Selain memimpin upaya penanganan masalah politik di ASEAN, Indonesia sebagai Ketua ASEAN 2023 juga mendorong kemajuan negara-negara di wilayah tersebut dalam aspek ekonomi. Semangat untuk mendorong kemajuan ekonomi ASEAN ditunjukkan oleh Indonesia dalam pemilihan tema “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth” selama masa kepengurusannya.
Oleh karena itu, KTT ASEAN ke-43 yang diselenggarakan oleh Indonesia difokuskan pada pentingnya memperkuat kerja sama ekonomi, terutama melalui penyelenggaraan dua acara pendukung, yaitu KTT Bisnis dan Investasi ASEAN (ABIS) dan Forum Indo-Pasifik ASEAN (AIPF).
Melalui AIPF yang diselenggarakan pada 5-6 September 2023, Indonesia berkeinginan untuk memajukan kerja sama dalam pengembangan proyek konkret, terutama dalam tiga sektor, yaitu infrastruktur hijau dan ketahanan rantai pasok, digitalisasi dan industri kreatif, serta pembiayaan.
Setelah berhasil menjalankan kepengurusan ASEAN, Indonesia pada tahun yang sama menjadi tuan rumah pertemuan Forum Negara Kepulauan dan Nusantara (AIS) pada bulan Oktober. Forum ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi antara negara kepulauan dan negara pulau terkait tantangan dalam masalah maritim yang telah menjadi masalah global, termasuk mitigasi dan adaptasi perubahan iklim; ekonomi biru; sampah plastik laut; dan tata kelola maritim yang baik.
Forum tersebut mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertamanya di Bali pada 10-11 Oktober 2023, untuk memperkuat perannya sebagai pusat solusi cerdas dan inovatif. Forum AIS, yang terdiri dari 51 negara, juga merupakan platform untuk mengakomodasi kerja sama timbal balik dalam mendorong agenda masa depan tata kelola samudra global.
Dengan menyelenggarakan pertemuan Forum AIS, Indonesia sekali lagi memperlihatkan peran kepemimpinannya di dunia dengan menjadi tuan rumah forum yang menekankan kontribusi nyata dalam menyelamatkan masa depan negara-negara kepulauan dan pulau dari ancaman perubahan iklim sebagai masalah global.
Bahkan, sebagai salah satu negara inisiasi untuk Forum AIS, Indonesia telah berkomitmen untuk menyediakan pendanaan sebesar 5 juta dolar AS untuk periode 2022-2025. Pada tahun 2019, Indonesia telah menyumbangkan kontribusi sebesar 1 juta dolar AS untuk mendirikan kantor sekretariat Forum AIS di Jakarta sebagai implementasi dari kerja sama dan penguatan kolaborasi antar negara.
Forum AIS, yang memasuki tahun kelima, memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar, dengan partisipasi 51 negara yang mengendalikan sepertiga dari area laut dunia di bawah yurisdiksi nasional setiap negara kepulauan dan pulau. Kelima puluh satu negara ini memiliki kekuatan tawar-menawar dan kapasitas yang pasti akan didengar dalam forum-forum dunia, seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), bagi masa depan mereka.
Oleh karena itu, di masa depan, kerja sama di Forum AIS perlu ditingkatkan dan dilanjutkan. Indonesia telah menekankan pentingnya hubungan antara laut dan perubahan iklim.
Melalui berbagai forum tersebut, Indonesia, bersama dengan komunitas internasional, termasuk negara-negara di bawah AIS, telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam memberikan solusi terhadap berbagai masalah global.
Selanjutnya, tahun depan, Indonesia akan terus memainkan peran kepemimpinannya dalam upaya mengatasi berbagai tantangan global, seperti dengan menyelenggarakan Forum Air Dunia ke-10 (WWF) yang dijadwalkan pada bulan Mei tahun depan di Bali. Forum ini bertujuan untuk membangun kesadaran global tentang sumber daya air.
WWF adalah forum internasional terbesar di dunia yang berfokus pada diskusi masalah air dan mencari solusi global untuk masalah tersebut. Edisi ke-10 forum, dengan tema “Air untuk Kemakmuran Bersama,” dijadwalkan pada 18-24 Mei 2024.
WWF 2024, yang diselenggarakan oleh Indonesia di Bali, diharapkan dapat memberikan momentum bagi para pemangku kepentingan internasional untuk memperkuat kerja sama dalam pengelolaan air serta pertukaran pengalaman dan inovasi untuk mengatasi masalah terkait secara global.
Indonesia terus memperlihatkan