loading…
Perdana Menteri India Narendra Modi memberikan pidato di KTT BRICS di Johannesburg, Afrika Selatan, pada Agustus 2023. FOTO/Reuters
NEW DELHI – Presidensi India di BRICS yang dimulai sejak 1 Januari 2026 menjadi momen penting bagi New Delhi untuk memandu blok ini menuju kemandirian ekonomi global. Langkah strategis ini adalah respons langsung untuk mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat, di tengah kebijakan “America First” yang semakin kuat lagi.
Dibawah kepemimpinan India, BRICS sekarang fokus pada agenda memperkuat kerjasama internal. Tujuannya untuk menghadapi ancaman tarif hingga 100 persen dari pemerintahan Donald Trump terhadap negara-negara anggotanya.
Ketegangan memanas setelah pemerintahan Trump menyebut BRICS sebagai “serangan terhadap dolar AS,” sebuah pernyataan yang menunjukkan permusuhan baru terhadap blok ini. Menanggapi ini, negara-negara anggota mulai mencari respons bersama, termasuk memakai mata uang lokal untuk perdagangan dan mengatur ulang rantai pasokan global.
Upaya mengurangi hambatan perdagangan di antara mereka jadi prioritas utama. Tujuannya untuk membuat perisai ekonomi bagi anggota dari kebijakan proteksionis Washington yang makin agresif.
Dr. Raj Kumar Sharma, Senior Fellow di NatStrat, menilai posisi India tetap pada jalur diplomasi yang konstruktif tapi tegas dalam menuntut perubahan sistem. “India akan terus berusaha mereformasi lembaga tata kelola global, bukan menolaknya, seperti yang dilakukan kepemimpinan AS sekarang,” katanya seperti dikutip dari Watcher Guru, Rabu (21/1/2026).
Baca Juga: Macron Ingin G7 Bangun Jembatan dengan BRICS
Dia menekankan pentingnya reformasi yang inklusif dalam struktur ekonomi dunia yang selama ini didominasi Barat. Pendekatan India dalam presidensi kali ini mengangkat tema “Membangun Ketahanan dan Inovasi untuk Kerja Sama dan Keberlanjutan.”
Visi ini merupakan lanjutan dari kepemimpinan sukses India di G20 pada 2023, yang konsisten menyuarakan kepentingan Global Selatan. Fokus utamanya sekarang mencakup keadilan iklim, keringanan utang, dan transisi energi yang adil. Pendekatannya lebih menekankan aksi pembangunan nyata dibandingkan hanya menetapkan target emisi yang sering memberatkan negara berkembang.