Pemerintah Indonesia terus melakukan evaluasi terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan pada 6 Januari 2025, terutama terkait aspek keamanan bagi penerima manfaat.
Dengan target 82,9 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia, MBG ditetapkan menjadi salah satu program terbesar yang dijalankan di negara ini. Namun, kasus keracunan makanan menjadi tantangan bagi inisiatif ambisius tersebut.
Dalam konferensi pers pada 26 September, Badan Gizi Nasional (BGN), yang ditugaskan untuk melaksanakan MBG, melaporkan bahwa 70 kasus keracunan makanan tercatat dari Januari hingga September 2025, dengan 5.914 penerima manfaat terdampak. Sebagai respons, lembaga itu menangguhkan operasi 56 dapur MBG yang terkait dengan kasus-kasus tersebut.
Wabah keracunan makanan yang terjadi di beberapa daerah memberikan pelajaran penting bagi pihak pelaksana program dan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan.
Perbaikan terus dilakukan, termasuk memastikan bahwa semua pekerja yang terlibat dalam operasi unit layanan pemenuhan gizi (SPPG) atau dapur MBG melaksanakan tugasnya dengan mematuhi prosedur operasional standar (SOP) yang ada.
Sejauh ini, SPPG telah menunjukkan langkah-langkah inovatif dalam menjalankan tugasnya menyediakan makanan bergizi untuk program ini, yang bertujuan memperbaiki status gizi balita, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak sekolah hingga tingkat SMA.
Contohnya, SPPG Cinere di Jawa Barat adalah salah satu yang telah melakukan manajemen dan persiapan makanan dengan sangat hati-hati.
Selain memenuhi standar keamanan, dapur yang memasok 1.000 porsi makanan untuk penerima manfaat per hari ini juga melakukan perbaikan di bidang lain, seperti melibatkan siswa dalam memilih menu MBG sesuai dengan angka kecukupan gizi (AKG) yang dianjurkan.
Sumber potensial kontaminasi makanan yang menyebabkan keracunan di kalangan penerima manfaat adalah tahap memasukkan makanan matang ke dalam wadah.
Dalam hal ini, di SPPG Cinere, para pekerja memberikan perhatian ketat pada proses pengemasan, seperti mendinginkan makanan sebelum dimasukkan ke dalam wadah.
Lebih lanjut, pekerja di SPPG itu juga memegang sertifikat penjamah makanan (food handler), yang sangat penting untuk memastikan keamanan makanan yang disediakan untuk penerima manfaat MBG.
Sertifikat tersebut diterbitkan dengan melibatkan Badan Gizi Nasional (BGN), dinas kesehatan setempat, Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), serta lembaga profesional dan terakreditasi.
Pengelola SPPG juga berkolaborasi dengan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) setempat untuk menjamin kesehatan para pekerjanya.
Langkah-langkah seperti itu telah diambil oleh SPPG sebagai tindak lanjut dari evaluasi menyeluruh terhadap program makanan gratis tersebut.
Menanggapi kasus keracunan makanan, pemerintah Indonesia memerintahkan Kementerian Kesehatan untuk mengoptimalkan peran puskesmas dan program kesehatan sekolah (UKS) dalam memantau SPPG di seluruh negeri.
Selain itu, pemerintah daerah, kantor wilayah, serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) berperan aktif dalam mengawasi penyediaan makanan gratis bagi siswa.
Keterlibatan pemerintah daerah sangat penting karena program MBG pada dasarnya adalah bentuk investasi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang akan berdampak positif bagi daerah dalam jangka panjang.
Berdasarkan catatan BGN, per September 2025, sebanyak 198 SPPG telah memiliki sertifikat laik higiene dan sanitasi (SLHS), yang penting untuk mencegah penyakit bawaan makanan.
Pemerintah mendorong semua SPPG untuk mendapatkan SLHS sebagai bagian dari komitmennya untuk menjamin keamanan dan kualitas makanan gratis tersebut.
BGN telah mewajibkan semua SPPG untuk memiliki sertifikat guna memastikan standar kesehatan dan kebersihan dalam menyiapkan makanan.
Untuk itu, SPPG yang belum memiliki SLHS diharapkan segera mengurus sertifikat tersebut guna mewujudkan pemerataan distribusi dan kualitas makanan yang disediakan.
Pengelolaan Limbah
Satu masalah yang mungkin sering terabaikan dalam program MBG adalah pengelolaan limbah, khususnya untuk limbah makanan.
Namun, di SPPG Cinere, masalah ini ditangani dengan baik dengan memisahkan limbah organik dari limbah non-organik. Limbah organik kemudian digunakan sebagai pakan maggot, sedangkan limbah cair dikelola dengan menggunakan instalasi pengolahan air limbah, memastikan limbah tidak mencemari lingkungan.
Jauh dari Cinere, yaitu di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, dua pemuda, Asriafi Ath Thoriq dan Dzaki Fahruddin, mengolah limbah makanan dari program makanan gratis menjadi eco-enzyme, yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan, dari pembersih hingga pupuk.
Kedua pemuda itu berhasil menghasilkan sumber penghasilan baru dari limbah makanan yang biasanya dibuang oleh banyak orang.
Praktik baik ini seharusnya dijadikan contoh bagi pihak lain dalam melaksanakan program MBG. Selain itu, evaluasi dalam program makanan gratis harus dilanjutkan untuk mendorong semua pihak yang terlibat terus melakukan perbaikan dan meningkatkan layanan.