“KPPS Dapat Pemeriksaan Kesehatan yang Lebih Baik untuk Mencegah Insiden Tahun 2019”
Jakarta (ANTARA) – Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendorong pemeriksaan kesehatan komprehensif bagi petugas Tim Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebagai langkah pencegahan terulangnya situasi yang terjadi pada tahun 2019.
Menurut KPU, sebanyak 894 petugas KPPS meninggal dunia dan 5.175 petugas jatuh sakit di seluruh Indonesia selama Pemilihan Umum tahun 2019.
Sementara itu, KPU Jakarta mencatat 31 petugas KPPS di Jakarta meninggal dunia selama pemilihan tahun 2019.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan, Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tiga komorbiditas teratas yang dialami petugas KPPS pada pemilihan tahun 2019 adalah hipertensi, serangan jantung, dan diabetes.
Indonesia akan mengadakan pemilihan umum pada 14 Februari 2024, dengan partisipasi sekitar 204,8 juta pemilih.
Selama pemilihan, masyarakat Indonesia akan memilih presiden dan wakil presiden serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi, kota, dan kabupaten.
Di Jakarta, KPU setempat bekerja sama dengan dinas kesehatan setempat untuk menyediakan fasilitas guna meningkatkan kesehatan petugas KPPS yang akan bertugas selama pemilihan yang akan datang.
“Dalam hal ini, KPPS menerima pemeriksaan kesehatan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya, bukan hanya dinyatakan sehat berdasarkan wawancara,” kata ketua KPU Jakarta, Wahyu Dinata.
Dinas Kesehatan Jakarta sedang menyiapkan fasilitas pemeriksaan kesehatan untuk sekitar 210 ribu petugas KPPS di Jakarta. Pemeriksaan kesehatan tersebut meliputi tes tekanan darah, gula darah, dan kolesterol.
Mereka juga akan menjalani pemeriksaan komorbiditas dan penyakit kardiovaskular.
Berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan, petugas akan dibagi menjadi tiga kategori: sehat, sehat dengan catatan, dan tidak sehat, atau mereka yang perlu menjalani pemeriksaan kesehatan ulang.
“Jika tidak sehat, mereka tidak dapat menjadi anggota KPPS. Namun, mereka yang sehat dengan catatan yang perlu perhatian akan dipantau oleh Dinas Kesehatan,” jelasnya.
Pemeriksaan kesehatan, yang tidak dipungut biaya, harus diikuti secara komprehensif oleh petugas KPPS di puskesmas di seluruh Jakarta.
Selain itu, untuk mengantisipasi kelelahan pada petugas KPPS, KPU Jakarta juga meminta Dinas Kesehatan Jakarta untuk menyiapkan dua hingga tiga ambulans di setiap kecamatan.
Sebelum hari pemungutan suara, KPU Jakarta, bersama dengan Dinas Kesehatan, juga akan melakukan pemetaan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan untuk memantau jumlah petugas yang berisiko sakit.
KPU Jakarta juga merekomendasikan pemberian suplemen mengingat petugas KPPS akan memiliki beban kerja yang tinggi selama dan setelah hari pemungutan suara.
Persyaratan baru untuk petugas KPPS
Sebelumnya, KPU mengumumkan bahwa akan merekrut 5,7 juta petugas KPPS untuk Pemilihan Umum tahun 2024. Para petugas ini akan ditempatkan di 820.161 tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia.
Untuk KPPS di luar negeri, KPU akan merekrut 12.765 petugas di 128 negara atau wilayah.
Setiap tim KPPS di setiap tempat pemungutan suara akan terdiri dari tujuh petugas. Tim biasanya dibentuk paling lambat 14 hari sebelum pemilihan dan dibubarkan paling lambat 30 hari setelah pemilihan.
Berdasarkan pengalaman pemilihan sebelumnya, KPU telah menetapkan batasan usia untuk petugas KPPS, hanya mengizinkan mereka yang berusia 17 hingga 55 tahun untuk mendaftarkan diri sebagai calon petugas.
Ada beberapa persyaratan lain untuk petugas: mereka harus sehat secara fisik dan mental; mereka harus tinggal di wilayah kerja KPPS; mereka tidak boleh menjadi anggota partai politik dalam lima tahun terakhir; mereka harus lulus SMA; dan mereka tidak boleh pernah dihukum dengan penjara selama 5 tahun atau lebih.
Selain itu, mereka yang ingin mendaftar sebagai petugas KPPS diwajibkan untuk menyertakan surat keterangan kesehatan.
Seorang warga yang pernah menjadi petugas KPPS pada pemilihan tahun 2019 dan mendaftar kembali untuk pemilihan tahun 2024, Norma Nur Anisa, mengatakan bahwa tidak ada kesulitan selama proses pendaftaran hingga pemeriksaan kesehatan untuk mendapatkan surat keterangan kesehatan.
Ia tidak menyangkal bahwa beban kerja petugas KPPS cukup berat. Namun, berpartisipasi dalam pemilihan dianggap sebagai kesempatan untuk berperan dalam membangun demokrasi.
Tugas yang diberikan kepada petugas KPPS bervariasi, seperti menyiapkan tempat pemungutan suara, menghitung surat suara, menerima pendaftaran, mengawasi bilik suara, dan membawa logistik dari tempat pemungutan suara ke kantor desa.
Bagi Anisa, menjadi petugas KPPS adalah kesempatan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilihan.
Keberadaan petugas KPPS mendukung kelancaran pemungutan suara sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam memilih pemimpin berikutnya.
Oleh karena itu, diharapkan bahwa generasi muda akan tertarik untuk menjadi petugas KPPS guna mencegah terulangnya situasi yang terjadi pada tahun 2019. Selain itu, generasi muda juga memiliki kompetensi, literasi, dan pemahaman teknologi yang cukup, sehingga diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih efisien dan akurat.
Petugas KPPS memiliki tanggung jawab untuk memastikan proses pemungutan suara berjalan lancar secara adil dan transparan, sesuai dengan hukum.
Berdasarkan pengalaman masa lalu pada pemilihan tahun 2019, pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan untuk memastikan petugas KPPS tidak kelelahan selama pemilihan tahun ini.
Petugas KPPS yang telah lolos seleksi akan dilantik pada 25 Januari. Setelah pelantikan, periode pelayanan mereka selama satu bulan, yaitu dari 25 Januari hingga 25 Februari, akan dimulai.
Dengan upaya yang sedang dilakukan untuk memastikan kesehatan mereka, diharapkan petugas KPPS dapat menyelesaikan tugas mereka dengan cermat sambil menjaga kesehatan mereka.
Berita terkait: KPU mendorong daerah untuk memeriksa kesehatan petugas pemungutan suara
Berita terkait: Bawaslu mendesak KPU untuk mengawasi distribusi logistik pemilihan”