Jakarta (ANTARA) – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi guna menekan angka stunting dan menghidupkan kembali ekonomi daerah di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
"Wilayah 3T jadi prioritas karena layanan gizi di sana sangat penting. Program MBG ini penting untuk tekan stunting, menciptakan lapangan kerja, serta perkuat rantai pasok lokal," ujarnya dalam sebuah pernyataan pada Senin.
Oleh karena itu, telah dibentuk 141 satuan tugas untuk mempercepat pembangunan Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T.
Saat ini, 806 lokasi sudah memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di daerah 3T.
Dari jumlah tersebut, 264 dapur akan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU), dan sisanya 542 unit ditangani oleh Badan Gizi Nasional (BGN), jelas Karnavian.
Menteri PU Dody Hanggodo juga menambahkan bahwa program MBG bukan sekadar bantuan sosial, tapi juga bagian dari strategi pembangunan nasional.
Program ini mendukung target PU608 untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan rasio investasi (ICOR), dan mendorong pertumbuhan ekonomi, lanjutnya.
"Fokus percepatan pembangunan SPPG dipusatkan di wilayah 3T dan daerah PLBN (Perlintasan Batas Negara), mengingat kebutuhan mendesak akan layanan gizi dan pentingnya kehadiran pemerintah di area tersebut," kata Hanggodo.
Menanggapi hal ini, Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah, menilai bahwa kehadiran SPPG di daerah 3T bisa menjadi pusat ekonomi baru. Sebelumnya, komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang belum termanfaatkan optimal bisa dipakai untuk memenuhi kebutuhan harian dapur MBG.
"Kalau ada lima SPPG di satu kecamatan, maka enam bulan sebelum pembangunannya, para petani, peternak, dan nelayan harus mulai menyiapkan produksi sesuai permintaan. Dengan begitu, rantai pasok makanan lokal bisa diperkuat," ujar Hardinsyah.
Ia juga mengingatkan soal pentingnya koordinasi antar tingkat pemerintahan.
Menurut dia, pengelolaan SPPG harus diperkuat hingga ke tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa agar manfaat akhir MBG benar-benar dirasakan masyarakat sekitar.
Berita terkait: Kota di Indonesia tekan angka stunting, targetkan 5 persen di 2025
Penerjemah: Resinta Sulistiyandari
Editor: Primayanti
Hak Cipta © ANTARA 2025