Ketua Komite III Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Filep Wamafma mengatakan bahwa penggunaan dana otonomi khusus Papua harus membantu melindungi kesehatan Masyarakat Asli Papua.
“Pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, di Papua Barat harus melindungi kesehatan Masyarakat Asli Papua di semua fasilitas kesehatan,” tegasnya di sini pada hari Jumat.
Dia mencatat bahwa dengan pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Khusus di Papua, pemerintah daerah seharusnya menyiapkan layanan kesehatan yang tepat untuk Masyarakat Asli Papua.
Selain itu, Undang-Undang Otonomi Khusus telah menetapkan bahwa pemerintah daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota harus mengalokasikan minimal 20 persen dari anggaran daerah untuk sektor kesehatan.
Menurutnya, semua orang Papua asli harus memiliki akses ke layanan kesehatan gratis, terutama bagi mereka yang tidak mampu. Hal ini dapat dilakukan baik melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) maupun melalui tindakan afirmatif, tambahnya.
“Sebagai contoh, jika ada Masyarakat Asli Papua yang tidak tercover oleh BPJS Kesehatan (program JKN), pemerintah harus mampu melindungi mereka dengan menggunakan dana otonomi khusus,” jelasnya.
Wamafma mengatakan bahwa untuk mewujudkan mandat Undang-Undang Otonomi Khusus di sektor kesehatan, diperlukan sinergi antara semua pemangku kepentingan.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten harus memeriksa apakah anggaran untuk layanan kesehatan telah mencapai minimal 20 persen, sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang. Jika belum, DPRD harus berupaya untuk meningkatkannya.
Dia menginformasikan bahwa saat ini sedang berupaya mengumpulkan aspirasi dari masyarakat mengenai masalah kesehatan di daerah.
DPD akan mendorong pemerintah daerah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan mereka sesuai dengan mandat undang-undang dan mendiskusikan masalah ini dengan kementerian terkait.