Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid meminta maaf atas kegaduhan di tengah masyarakat mengenai pagar laut ilegal tersebut.
Menurut Nusron permintaan maaf ini terkait respons masyarakat terhadap kebingungan yang berkembang mengenai keberadaan pagar laut tersebut.
“Kami atas nama Menteri ATR/Kepala BPN mohon maaf atas kegaduhan yang terjadi kepada publik,” kata Nusron, Senin (20/1).
Politikus Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kementeriannya akan menyelesaikan masalah pagar laut ilegal secara terbuka, dengan transparansi. Hal ini dilakukan untuk menghindari potensi kesalahan lebih lanjut.
“Kami akan tuntaskan masalah ini seterang-terangnya, setransparan-transparannya, tidak ada yang kami tutupi,” bebernya.
Nusron menegaskan, kementeriannya juga melakukan investigasi terhadap polemik sertifikat hak guna bangunan (SHGB) pagar laut sepanjang 30,16 kilometer yang ada di perairan itu.
“Kementerian ATR/BPN telah mengutus Dirjen Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR) untuk berkoordinasi dengan Badan Informasi Geospasial (BIG) terkait garis pantai kawasan Desa Kohod,” katanya.