Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, menyatakan bahwa program Makanan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh dihentikan meskipun ada kasus keracunan makanan di beberapa daerah baru-baru ini.
Pernyataannya ini menanggapi seruan dari Aliansi Ekonom Indonesia (AEI) yang mendesak pemerintah untuk menghentikan sementara program MBG. AEI beralasan anggaran program ini sangat besar dan sudah lebih dari 5.000 siswa yang keracunan makanan.
Dalam konferensi pers pada Jumat setelah bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana di Jakarta, Pandjaitan mengatakan pemerintah sudah melakukan evaluasi komprehensif untuk memperbaiki pelaksanaan program.
“Yang penting prosesnya sudah terlihat baik dan berjalan. Kalau ada kekurangan di sana-sini, kita perbaiki. Kita tidak perlu terlalu pesimis hanya karena ada masalah,” ujarnya.
“Tentu saja, kami menangani insiden keracunan ini dengan sangat serius. Tapi upaya perbaikan sudah berjalan,” tambahnya.
Ketua DEN menekankan bahwa program MBG memberikan manfaat jangka panjang, karena membantu membangun rantai pasok makanan lokal yang melibatkan produk seperti telur, ikan, dan pisang.
“Program ini baru berjalan sembilan bulan.. jadi jangan buru-buru mengkritik semuanya. Kritik itu boleh, tentu saja. Tapi maksud saya, program ini menciptakan pusat ekonomi baru,” catatnya.
Pandjaitan juga menekankan pentingnya memperluas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan program. Menurutnya, keterlibatan daerah yang lebih besar akan memastikan distribusi makanan lebih akurat.
Oleh karena itu, dia mengajak masyarakat tidak terburu-buru menilai program MBG secara negatif. Dengan data dan sistem yang lebih baik, dia yakin pelaksanaan program akan jauh lebih baik dalam tiga bulan ke depan.
“Saya percaya dalam tiga bulan ke depan pasti akan membaik, karena dengan data yang tersedia dan inspeksi lapangan—kami melakukan pemeriksaan fisik dan sudah membentuk tim dari DEN untuk memantau—jadi kita tidak hanya mengandalkan laporan,” tegasnya.
Dalam sistem baru ini, dia yakin Presiden akan menerima laporan yang akurat dan berbasis data, sehingga pengambilan keputusan bisa lebih tepat.
Sebelumnya, AEI mengusulkan agar program MBG dihentikan sementara karena kekhawatiran atas salah alokasi anggaran.
“Dengan mengubah penerima MBG dari model universal ke target, pemerintah bisa mengurangi ketidakefisienan dan menyelaraskan program dengan tujuan kebijakan. Setiap rupiah harus dikeluarkan secara efektif,” kata ekonom Lili Yan Ing.
Sesama ekonom AEI, Milda Irhamni, menyampaikan kekhawatiran serupa. Dia menekankan perlunya transparansi dalam pelaksanaan program dan mendesak agar evaluasi dilakukan oleh lembaga independen untuk menghindari konflik kepentingan.