Senin, 23 Juni 2025 – 17:30 WIB
Jakarta, VIVA – Partai Golkar menyampaikan pandangannya soal situasi geopolitik global yang semakin panas, terutama antara Iran dan Israel setelah kedua negara saling menyerang. Baru-baru ini, Amerika Serikat (AS) terlibat dalam serangan di tiga wilayah Iran beberapa waktu lalu.
Baca Juga:
Golkar Beri Masukan ke Prabowo soal Soft Diplomacy buat Redam Perang Iran-Israel
Ketua Bidang Kebijakan Politik Luar Negeri dan Hubungan Internasional DPP Partai Golkar, Ali Mochtar Ngabalin, mengaku telah menyampaikan ke ketua umumnya, Bahlil Lahadalia, soal soft diplomacy atau diplomasi lunak yang bisa dilakukan Indonesia. Ia menambahkan, Bahlil sudah menyampaikan usulan Partai Golkar itu ke Presiden Prabowo Subianto.
Hal itu diungkapkan Ngabalin saat menerima kunjungan delegasi sayap perempuan Partai Keadilan Rakyat (PKR) Malaysia di DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Senin, 23 Juni 2025.
Baca Juga:
Ekonom UGM: Perang Iran-Israel dan Penutupan Selat Hormuz Bisa Timbulkan Krisis Ekonomi Global
“Kami sudah sampaikan ke Ketua Umum Bapak Bahlil, karena itu saran Partai Golkar dan sudah disampaikan ke Bapak Presiden Prabowo Subianto tentang soft diplomacy,” kata Ngabalin.
Menurutnya, strategi soft diplomacy jadi pendekatan utama yang diusulkan Golkar dalam menangani konflik internasional, dan sudah jadi perhatian Presiden Prabowo.
Baca Juga:
Iran Hukum Gantung Pria yang Jadi Mata-mata untuk Israel
“Belum ada negara di dunia yg punya strategi seperti itu. Makanya langkah-langkah dari usulan Partai Golkar dan jadi pemikiran brilian dari Bapak Presiden Prabowo adalah melakukan soft diplomacy. Selesaikan masalah ini dengan dialog. Diplomasi tanpa senjata, tanpa nuklir,” jelasnya.
Dia bilang, Indonesia punya tradisi kuat dalam politik luar negeri yang bebas dan aktif, serta peran penting dalam perdamaian internasional sejak Konferensi Asia-Afrika 1955 hingga sekarang.
“Jadi Departemen Luar Negeri pakai istilah soft diplomacy. Diplomasi yang dilakukan dengan hati nurani, dan cuma bisa dilakukan sama negara bernama Indonesia,” tegas Ngabalin.
Diketahui, Pemerintah Iran mengecam keras serangan militer AS ke fasilitas nuklir di negaranya. Menteri Luar Negeri Iran, Seyed Abbas Araghchi, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan Piagam PBB serta Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
“AS, anggota tetap DK PBB, telah langgar berat Piagam PBB, hukum internasional, dan NPT dengan serang instalasi nuklir damai Iran,” tegas Araghchi di akun X-nya @araghchi, Minggu, 22 Juni 2025.
Serangan udara AS ke situs nuklir Iran—termasuk fasilitas di Fordow, Natanz, dan Isfahan—dikecam banyak pihak. Iran menyatakan semua instalasi yang diserang adalah bagian dari program nuklir damai yang diawasi Badan Energi Atom Internasional (IAEA).
“Peristiwa pagi ini keterlaluan dan akan ada konsekuensi permanen,” lanjut Araghchi.
Ia juga memperingatkan bahwa tindakan sepihak dan agresif seperti ini bisa ancam perdamaian dan stabilitas global.