Jakarta (ANTARA) – Presiden Prabowo Subianto menyatakan lebih dari 1.000 dapur yang melayani program Makanan Bergizi Gratis (MBG) Indonesia telah ditangguhkan sementara untuk meningkatkan kualitas layanan, seiring pengawasan terhadap keamanan pangan dan standar kebersihan diperketat.
Dalam pernyataan Kamis, presiden mengatakan langkah ini bertujuan memastikan semua dapur memenuhi persyaratan ketat terkait gizi, sanitasi, dan penanganan makanan yang aman dalam program nasional tersebut.
“Saya cek langsung. Saya hubungi kepala Badan Gizi Nasional dan terus lakukan cross-check,” ujar Prabowo saat pertemuan dengan wartawan dan ahli di kediamannya di Bogor, Jawa Barat.
Dia menjelaskan keputusan ini diambil setelah inspeksi lapangan dan masukan masyarakat yang menyoroti kekurangan dalam pelaksanaan program, mendorong pemerintah mengambil tindakan korektif.
Prabowo menekankan kritik digunakan sebagai bahan evaluasi, mengingat pentingnya program ini untuk meningkatkan gizi anak dan modal manusia jangka panjang.
“Kami telah menangguhkan 1.030 unit. Yang kami lakukan sekarang adalah sertifikasi,” katanya, mengingatkan operator bahwa dapur harus memenuhi standar kebersihan dan keamanan untuk tetap beroperasi.
Fasilitas terdampak, yang secara resmi disebut Unit Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), akan tetap ditutup hingga lulus sertifikasi yang mencakup keamanan pangan, kualitas air, dan prosedur pengolahan terstandar.
Pemerintah mewajibkan semua dapur peserta mematuhi standar seragam untuk menjamin konsistensi dan akuntabilitas dalam pendistribusian makanan secara nasional.
Pihak berwenang menyatakan unit yang tidak memenuhi kriteria akan ditangguhkan segera hingga perbaikan diperlukan diselesaikan dan diverifikasi.
Untuk memperkuat akuntabilitas, pemerintah juga memperluas pengawasan publik dengan menyediakan kanal pelaporan bagi masyarakat, sekolah, dan orang tua untuk memantau penyaluran program di lapangan.
Prabowo menegaskan transparansi dan partisipasi publik sangat penting untuk menjaga integritas dan efektivitas inisiatif makanan gratis ini.
Dia juga mendorong perubahan budaya administratif, meminta pengelola program menghindari pelaporan tidak akurat dan memastikan data mencerminkan kondisi sebenarnya.
Pemerintah akan terus memperkuat pengawasan, memperbaiki sistem, dan memastikan program memberikan manfaat terukur dalam meningkatkan standar gizi, khususnya bagi anak-anak.
Copyright © ANTARA 2026