Rabu, 1 Oktober 2025 – 22:24 WIB
Jakarta, VIVA – Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) menekankan bahwa dialog yang terbuka dan terus-menerus dengan semua lapisan masyarakat merupakan fondasi utama untuk merumuskan kebijakan ekonomi kerakyatan.
Baca Juga:
Shutdown AS Bisa Bikin The Fed ‘Buta’ Tentukan Arah Suku Bunga Acuan
Deputi Koordinasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Pelindungan Pekerja Migran Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, menjelaskan bahwa kebijakan yang efektif hanya bisa tercipta dari pemahaman mendalam tentang aspirasi dan tantangan nyata yang dihadapi masyarakat.
“Pemerintah sebagai penyelenggara negara tidak bisa membuat kebijakan dari menara gading. Kami di Kemenko PM percaya bahwa kebijakan yang efektif lahir dari percakapan yang tulus dan terbuka dengan masyarakat,” ujar Leontinus di Kupang, NTT, dikutip dari pernyataannya, Rabu, 1 Oktober 2025.
Baca Juga:
Buzzer Disebut Buat Program Pro-Rakyat Terhambat
Hal ini dia sampaikan setelah acara "Berdaya Bersama Kupang" yang baru saja diadakan di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT). Acara ini mempertemukan Kemenko PM dengan ratusan pelaku ekonomi kreatif, pekerja gig, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), serta tokoh komunitas dan lintas agama.
Leontinus menjadikan acara di Kupang sebagai contoh nyata bagaimana dialog menjadi jembatan antara pemerintah dan warga. Kegiatan yang melibatkan lebih dari seribu peserta dari berbagai latar belakang ini, menurutnya, adalah wujud komitmen pemerintah untuk tidak hanya berbicara kepada masyarakat, tetapi berbicara bersama masyarakat.
Baca Juga:
Menpora Beberkan Pembahasan Prabowo saat Bertemu Marc Marquez
“Dari dialog di Kupang, kami mendapat masukan langsung tentang tantangan yang dihadapi pekerja gig dan pelaku ekonomi kreatif. Misalnya kebutuhan akan kejelasan status kerja, akses ke perlindungan sosial seperti BPJS Ketenagakerjaan, sampai standardisasi keterampilan agar bisa bersaing di pasar global,” jelasnya.
BRI optimistis KDMP mampu menjadi tonggak ekonomi kerakyatan
Ia menambahkan, pendekatan dialogis memastikan bahwa program pemerintah tidak bersifat top-down, tetapi kolaboratif dan partisipatif. Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari awal, potensi keberhasilan program menjadi lebih tinggi karena ada rasa kepemilikan bersama dari masyarakat. Model dialog partisipatif ini sudah lebih dulu diuji coba di Palembang, Yogyakarta, dan Bandung.
“Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas lokal adalah cetak biru untuk pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan,” pungkas Leontinus.
Sebagai informasi, kontribusi sektor ekonomi kreatif di NTT semakin nyata. Perhitungan terakhir menunjukkan nilai tambah ekonomi kreatif tahun 2024 mencapai Rp934,7 miliar, dengan jumlah pelaku kreatif terdaftar sekitar 10.803 orang.
Sementara itu, jumlah UMKM di NTT per Agustus 2025 tercatat 366.473 unit, dimana mayoritas adalah usaha mikro. Dari total tersebut, subsektor kriya/tenun dan kerajinan mendominasi dengan sekitar 71,9% atau 7.769 pelaku, disusul kuliner 22,1% (2.389 pelaku), dan fesyen 2,8% (305 pelaku).
Halaman Selanjutnya