Jakarta (ANTARA) – Pada Senin malam, Indonesia kehilangan salah satu pemikir tajam dan kritikus berprinsip, yang wawasan berbasis data dan pendekatan bernalar sehatnya sangat memengaruhi kebijakan ekonomi negara—Kwik Kian Gie.
Kwik meninggal pada usia 90 tahun, meninggalkan warisan panjang sebagai ekonom, pendidik, politisi, dan nasionalis. Kabar kepergiannya pertama kali dibagikan oleh mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno.
“Selamat jalan, Pak Kwik Kian Gie. Ekonom, pendidik, nasionalis sejati. Mentor yang tak pernah lelah memperjuangkan kebenaran, yang tegak berdiri dalam badai demi rakyat dan negara. Indonesia berduka,” tulisnya.
Ungkapan duka mengalir untuk sosok yang menjadi rujukan banyak pihak, khususnya aktivis dan akademisi, dalam diskusi kebijakan ekonomi nasional. Jenazahnya disemayamkan di Sentosa Funeral Home, RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat.
Berita terkait: Prabowo berduka atas meninggalnya mantan menteri Kwik Kian Gie
Melawan arus
Kwik lahir di Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, pada 11 Januari 1935.
Ia menempuh pendidikan tinggi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan melanjutkan studi di Nederlandse Economische Hogeschool (kini Erasmus University Rotterdam) hingga 1963.
Di Rotterdam, Kwik aktif di komunitas mahasiswa yang memperjuangkan demokrasi dan rasionalitas ilmiah—pengalaman yang sangat membentuk pemikirannya.
Almarhum ekonom Rizal Ramli pernah menyatakan bahwa dalam berbagai debat, Kwik selalu berpegang pada argumen berbasis data dan logika, bukan kepentingan politik. Banyak yang memandangnya sebagai jembatan antara sains dan pembuatan kebijakan.
Setelah menyelesaikan studinya, Kwik memulai karier profesional di Kedutaan Indonesia di Den Haag (1963-1964). Ia kemudian menduduki sejumlah posisi strategis di sektor bisnis dan keuangan, baik di Belanda maupun Indonesia, hingga pertengahan 1970-an.
Namun, hatinya tertarik pada dunia pendidikan dan pengembangan kebijakan.
Pada 1970-an, ia mendirikan Lembaga Manajemen FEUI. Pada 1987, bersama Djoenaedi Joesoef dan Kaharuddin Ongko, ia mendirikan Institut Bisnis dan Informatika Indonesia (IBII), terus berkontribusi pada pendidikan ekonomi dan bisnis di Indonesia.
Namun, bagi publik luas, Kwik lebih dari sekadar akademisi. Ia menjadi sosok publik yang vokal sejak era Orde Baru, terutama melalui tulisannya di Harian Kompas.
Di saat sedikit intelektual berani mengkritik kebijakan Orde Baru, Kwik menjadi pengecualian.
Ia bukan hanya pengamat ekonomi, tetapi kritikus berani yang tetap di luar lingkaran kekuasaan, mengambil peran informal sebagai penjaga akal sehat negara.
Ekonom senior dan Rektor Paramadina Didik J. Rachbini menyebut Kwik sebagai bagian dari “Kelompok 30 Ekonom”, termasuk pemikir seperti Rizal Ramli, Sjahrir, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, dan Hendra Esmara, yang kritis terhadap kebijakan ekonomi Orde Baru.
Mereka mengadvokasi analisis berbasis bukti, yang sering diabaikan hingga krisis moneter 1997 mengekspos kerapuhan sistem yang dibangun tanpa pengawasan.
“Kwik adalah salah satu ekonom dan tokoh publik yang tajam, independen, dan kritis di masa Orde Baru hingga Reformasi. Ia dikenal sebagai intelektual yang berani menyuarakan kebenaran, meski bertentangan dengan penguasa,” kata Rachbini.
Berita terkait: Meninggalnya mantan menteri Kwik kerugian besar bagi bangsa: Prabowo
Pemimpin berprinsip
Kwik tetap vokal di era Reformasi dan terjun ke politik melalui PDI-P.
Ia sempat menjabat Wakil Ketua MPR pada Oktober 1999, sebelum diangkat sebagai Menko Ekonomi, Keuangan, dan Industri oleh Presiden Abdurrahman Wahid pada 26 Oktober 1999.
Ia menjabat hingga 23 Agustus 2000, lalu menjadi Menteri PPN/Ketua Bappenas di era Presiden Megawati Soekarnoputri (10 Agustus 2001–20 Oktober 2004).
Yang membedakan Kwik dari banyak pejabat adalah keberaniannya tetap kritis dari dalam sistem. Ia dikenal menentang privatisasi BUMN, menolak ketergantungan pada IMF, dan konsisten mengadvokasi renegosiasi utang luar negeri.
Ia bahkan siap mundur jika pemerintah terus mendukung konglomerat korup lewat kebijakan merugikan rakyat. Bagi Kwik, jabatan hanyalah alat, bukan tujuan, prinsipnya tidak bisa ditawar.
“Ia nasionalis sejati yang tak pernah berhenti berpikir dan berbicara kritis soal masalah negaranya, karena ingin Indonesia jadi bangsa besar dan maju,” kenang Ketua Muhammadiyah dan Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas.
Di Kemenko Perekonomian, Kwik dikenal sebagai pejabat berprinsip yang komit pada keadilan sosial dan peran negara dalam ekonomi, menurut Sekretaris Kemenko Susiwijono Moegiarso.
“Ia sangat tegas soal pentingnya peran negara dalam menjamin kesejahteraan rakyat, dan pemerintah harus memimpin ekonomi berkeadilan sosial,” kata Moegiarso.
Begitu pula mantan Menko Polhukam Mahfud MD mengingat Kwik sebagai pejabat yang konsisten, mencerahkan, dan transparan dalam pandangan maupun tindakan.
Sepanjang hidupnya, Kwik tak hanya aktif di dunia kebijakan, tetapi juga tetap menulis secara kritis.
“Ia sering mengirimkan tulisannya, buku, artikel, dan makalah kepada saya,” kata Mahfud.
Pandangan Kwik tentang kedaulatan ekonomi tetap menjadi warisan intelektual terpentingnya. Ia selalu memperingatkan jebakan utang luar negeri, menolak subordinasi politik pada lembaga asing, dan mengkritik keras praktik oligarki.
Kwik menulis beberapa buku, termasuk Analisis Ekonomi Politik Indonesia, Kekacauan Ekonomi Indonesia, dan Pikiran yang Terkorupsi.
Kepergian Kwik adalah kehilangan besar—tidak hanya bagi dunia ekonomi dan politik Indonesia, tetapi juga bagi bangsa yang masih mencari landasan moral dalam pembuatan kebijakan publik.
Ia percaya bahwa kejujuran intelektual tak boleh dikompromikan, dan keberanian berpikir berbeda adalah bentuk tertinggi patriotisme.
Berita terkait: Mantan menteri Kwik Kian Gie meninggal di usia 90 tahun
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025