Jakarta (ANTARA) – Kelas menengah memainkan peran kunci dalam memperkuat ekonomi suatu negara, karena mereka menyumbang konsumsi terbesar. Karakteristik utama kelas menengah di Indonesia termasuk pola konsumsi yang beragam, dengan makanan menyumbang bagian terbesar dari pengeluaran, diikuti oleh perumahan, kendaraan, kesehatan, pendidikan, dan hiburan.
Dalam hal lapangan kerja, sebagian besar pekerja kelas menengah memiliki pekerjaan formal, sementara yang lain menjalankan bisnis produktif atau bekerja sebagai pengusaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, telah menekankan bahwa menjaga ketahanan kelas menengah merupakan tantangan yang tidak boleh diabaikan.
Menurut kriteria yang dirilis oleh Bank Dunia pada tahun 2024, individu yang pengeluarannya berkisar dari Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 (sekitar US$643,01) per kapita per bulan dapat dikategorikan sebagai kelas menengah di Indonesia. Namun, berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik, pengeluaran median kelas menengah adalah Rp2.846.440 per kapita per bulan, yang lebih dekat dengan ambang batas bawah.
Hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga kelas menengah kesulitan untuk naik ke kelas atas dan rentan tergelincir ke kategori kelas menengah yang ingin maju. Meskipun dianggap sebagai motor penggerak ekonomi nasional, kelas menengah menghadapi beberapa tantangan yang membuat mereka rentan terhadap penurunan.
Saat ini, populasi kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan. Pemerintah terus memantau tren ini untuk memastikan bahwa Indonesia tetap pada jalur pertumbuhan ekonomi. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa populasi kelas menengah di Indonesia berada di angka 53,83 juta pada tahun 2021, namun menurun menjadi 49,51 juta pada tahun 2022, 48,27 juta pada tahun 2023, dan 47,85 juta pada tahun 2024. Sementara itu, populasi kelas atas tetap relatif stabil di angka 1,07 juta baik pada tahun 2021 maupun 2024.
Penurunan populasi kelas menengah menunjukkan tekanan ekonomi. Jika tidak ditangani dengan baik, situasi ini bisa melemahkan ketahanan ekonomi Indonesia terhadap goncangan.
Peran Pemerintah
Pemerintah perlu mengakui kerentanan kelas menengah dan mempertimbangkan untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif untuk mendukung kelompok ini. Misalnya, memberikan pelatihan keterampilan dan program pengembangan tenaga kerja dapat membantu mereka mengatasi tantangan pasar tenaga kerja yang sedang berkembang.
Selain itu, pemerintah bisa mempertimbangkan kebijakan pajak yang lebih lunak untuk kelompok dalam rentang pendapatan tertentu atau memberikan insentif kepada keluarga yang menanggung biaya pendidikan anak-anak mereka.
Langkah-langkah ini bisa memberikan keringanan finansial bagi kelas menengah dan pada akhirnya membantu mereka tetap stabil sambil terus berkontribusi pada ekonomi.
Menurut Badan Pusat Statistik, bagian dari pembayaran pajak dalam pengeluaran kelas menengah hanya 3,48 persen pada tahun 2019, namun naik menjadi 4,53 persen pada tahun 2024. Selama periode yang sama, pengeluaran untuk pendidikan meningkat dari 3,64 persen menjadi 3,66 persen, dan pengeluaran untuk barang dan jasa tumbuh dari 6,04 persen menjadi 6,48 persen.
Pemerintah perlu mengatasi peningkatan ini untuk memastikan bahwa permintaan akan barang dan jasa di pasar domestik tetap tinggi. Permintaan yang tinggi akan menjadi penggerak untuk berbagai sektor industri, termasuk manufaktur, jasa, dan perdagangan.
Dukungan Pemerintah
Pemerintah telah meluncurkan beberapa program untuk memastikan bahwa kelas menengah tumbuh kembali dan memberikan kontribusi yang optimal bagi ekonomi nasional. Menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, program-program tersebut termasuk inisiatif perlindungan sosial, program Kartu Prakerja, Asuransi Kehilangan Pekerjaan (JKP), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi dan kompensasi energi.
Selain menjaga daya beli kelas menengah, langkah-langkah strategis telah diambil untuk mencegah rumah tangga kelas menengah tergelincir ke dalam kategori yang rentan dan untuk memastikan pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan bagi semua orang.
Pemerintah juga memutuskan untuk kembali memberikan insentif berupa pembebasan PPN 100 persen untuk pembelian rumah dari September 2024 hingga Desember 2024. Dukungan juga diperluas untuk individu berpenghasilan rendah di sektor perumahan melalui peningkatan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada tahun 2024, dari 166.000 unit menjadi 200.000 unit.
Kementerian Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah telah meluncurkan kebijakan pembebasan PPN untuk beberapa kategori pengeluaran, seperti kebutuhan pokok, pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Insentif ini ditujukan untuk kelompok kelas menengah dan atas.
Pemerintah terus fokus pada pengembangan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan infrastruktur digital, untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas, sehingga memudahkan masyarakat, termasuk kelas menengah, untuk menjalankan aktivitas mereka.
Upaya juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah tidak hanya berfokus pada kaum miskin yang sangat membutuhkan tetapi juga menjangkau kelas menengah yang sering kali terlupakan.
Dengan berbagai bentuk dukungan dan program yang ditargetkan, kelas menengah diharapkan terus menjadi pendorong utama ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan.