KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) telah menyita rumah, apartemen, uang tunai, dan robot anti-COVID dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.
“Pada bulan Juni 2024, penyidik KPK melakukan penyitaan,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardika dalam konferensi pers pada hari Rabu.
Komisi menyita enam rumah dan dua unit apartemen milik tiga tersangka di daerah Jabodetabek (Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi). Mereka bernilai sekitar Rp30 miliar.
Badan anti rasuah tersebut juga menyita uang tunai sebesar Rp1.540.200.000 dari tersangka dan mitra bisnis mereka.
Mereka juga menyita barang dari mitra bisnis tersangka, termasuk robot anti-COVID (Automatic Intelligent Disinfection Robot) senilai Rp500 juta, sepuluh Terminal Kontrol Akses Pengenalan Wajah senilai Rp350 juta, tiga kendaraan roda empat terdiri dari satu truk dan dua van, serta satu kendaraan roda dua.
“Penyidik KPK terus mencari aset lain yang diduga berasal dari tindak pidana korupsi dalam kasus ini,” kata Mahardika.
Komisi berharap adanya laporan dari masyarakat dan kerjasama dari pihak-pihak terkait untuk kelancaran pengungkapan kasus tersebut.
Menurutnya, kasus ini telah berlangsung sejak September 2023, dengan kerugian negara yang diduga mencapai Rp300 miliar.
KPK telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini. Namun, Mahardika tidak mengungkapkan identitas mereka.
Pada 9 November 2023, KPK mengumumkan bahwa mereka sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan korupsi dalam pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.
Informasi tentang penyelidikan itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.
“Ada tersangka dalam kasus dugaan pengadaan APD ini. Kami juga telah menandatangani perintah penyelidikan,” ujar Marwata.
Namun, ia tidak merilis nama tersangka tersebut. Korupsi diduga terjadi dalam proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kementerian Kesehatan pada tahun 2020.