Kamis, 8 Februari 2024 – 12:30 WIB
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan agar bantuan sosial dari pemerintah didistribusikan kepada penerima melalui transfer bank atau melalui kantor pos untuk mencegah korupsi.
Baca Juga:
Saran KPK Cegah Korupsi dan Politik Uang dalam Penyaluran Bansos
“Bantuan sosial sebaiknya tidak didistribusikan dalam bentuk barang, tapi uang, melalui bank atau kantor pos, untuk tepat sasaran dan efisien dalam proses distribusi,” kata Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron, pada hari Rabu, seperti dilansir oleh situs Antara.
Menurut Ghufron, rekomendasi tersebut telah diberikan untuk memotong segala peluang korupsi dan mencegah bantuan tersebut menjadi bentuk politik uang.
Baca Juga:
Pemerintah Putuskan Impor 145.251 Ton Daging Sapi pada 2024
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron
Ghufron mengatakan bahwa rekomendasi KPK mengenai distribusi bantuan sosial didasarkan pada database terbaru yang valid.
Baca Juga:
Langkah PN Jaksel Kabulkan Gugatan Praperadilan Eddy Hiariej Lawan KPK Dinilai Tepat
“Kami telah memberikan rekomendasi dan berkomitmen dengan pemerintah untuk tidak memberikan peluang korupsi dan politik uang dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat,” tambahnya.
Sebagai bagian dari bantuan sosial, pemerintah Indonesia memberikan 10 kilogram beras kepada 21,3 juta kelompok penerima manfaat (KPM) pada bulan Desember 2023.
Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengatasi kenaikan harga beras, dan didistribusikan bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dan perusahaan logistik negara Bulog.
Ini kemudian diikuti dengan pemberian bantuan tunai langsung (BLT) sebesar Rp200 ribu per bulan kepada 18,8 juta KPM pada bulan November dan Desember.
Ghufron juga menyatakan bahwa pemilihan umum diperlukan untuk memastikan bahwa administrasi negara dilaksanakan dengan jujur dan adil karena hanya dengan demikian demokrasi dapat menghasilkan pemimpin yang diidamkan oleh rakyatnya.
Dia mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan dan menjaga situasi kondusif, sambil tidak memberikan ruang bagi praktik kriminal korupsi.
Menurutnya, keberhasilan pemilihan akan menentukan masa depan bangsa Indonesia.
“Oleh karena itu, KPK harus memastikan bahwa pemilihan bebas dari praktik politik uang dan konflik kepentingan,” tegasnya.
Halaman Selanjutnya
Bantuan tersebut diberikan dengan tujuan untuk mengatasi kenaikan harga beras, dan didistribusikan bekerja sama dengan Badan Ketahanan Pangan Nasional (Bapanas) dan perusahaan logistik negara Bulog.