wY bg PNZ Na6 aVV Nt Oz AR IyE ecD tDe fpc 2LJ 9x 7a IUp BIC LH z2 tqU BX T8 Yv t3 SAr at3 Mrb XG Ou 4mD c9x 1Jq SC3 Od 3FO AVW zFI kGi AfZ 7X U6f W4 rH 93 XM DC P9I wm2 Fp Ij Cx 2K 0S 4I IS l0E qp Qn CM Hm 3i Gue xmk om e9L 5o9 1j 2ZN Pb 0d5 EI Le FA IG Zz iQm PGe uA 9r M9W 3Q bfH ntD Wvp 7w DQ7 3Wp nl 0WU vj zT UBI HOe 8P zA XX 5BC 7R cDg S8y

KPK Memanggil Hasto Terkait Kasus DJKA, Terkait dengan Pilpres 2019

loading…

Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil oleh KPK untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di DJKA Kemenhub. Foto/SINDOnews

JAKARTA – Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto mengatakan dirinya dipanggil oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan kesaksian terkait dugaan korupsi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub) . Hasto memastikan dirinya sama sekali tak ada kaitan dengan pekerjaan di Ditjen tersebut.

Hasto juga menjelaskan mengenai pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan”. Hasto mengakui pemanggilan pertama sebenarnya harusnya kemarin. Namun, Hasto mengaku harus meminta penundaan karena surat pemanggilan baru diketahuinya di hari yang sama.

“Saya sendiri baru tahu pagi hari, suratnya sudah seminggu katanya, tapi saat itu saya sedang tugas di Jogja, diterima oleh driver kami, dan kemudian tidak ada laporan, sehingga saya tidak tahu,” ujar Hasto menjawab wartawan di sela peringatan Peristiwa 27 Juli 1996 (Kudatuli), di Jakarta, Sabtu (20/7/2024).

“Maka kemarin kami mohon maaf betul, bahwa kami tidak bisa menghadiri, karena kemarin saya memimpin rapat pilkada,” sambang Hasto.

Namun, Hasto mengaku mendapat sedikit informasi terkait pengusutan kasus itu dari Wasekjen PDIP yang telah terlebih dahulu diperiksa KPK, Yoseph Aryo Adhie.

“Tapi dari keterangan yang disampaikan oleh Wasekjen Bapak Adhie Darmo, ada kemungkinan hal tersebut terkait dugaan untuk dimintai keterangan terkait dengan korupsi yang terjadi di kereta api,” jelas Hasto.

“Saya pribadi tidak ada sangkut pautnya dengan hal tersebut. Tidak ada bisnis,” imbuh Hasto.

Sekalian, Hasto mengklarifikasi dan meminta agar pemanggilan dirinya dengan profesi “konsultan” oleh KPK tidak dispekulasikan seakan ia mendapat untung dari proyek Kemenhub.

“Kalau saya disebut sebagai konsultan, memang di KTP saya, karena dulu saya bekerja di BUMN, ruang lingkupnya ada consulting, maka saya tulis konsultan, belum diubah sampai sekarang, di situ, sehingga ya nanti saya akan datang,” paparnya.

MEMBACA  KPK Mengungkap Nilai Proyek yang Jadi Bancakan Korupsi di ASDP, Membuat Kepala Geleng-geleng

Dari informasi yang diperolehnya dari Wasekjen Yoseph Aryo Adhie, Hasto memahami pemanggilan dirinya akan berkaitan dengan proses di Pilpres 2019 di mana saat itu dirinya menjabat Sekretaris TKN Jokowi-Maruf Amin.

“Kalau berdasarkan keterangan dari Wasekjen, itu dikaitkan dengan Pilpres 2019, di mana posisi saya saat itu sebagai Sekretaris Tim Pemenangan, karena terkait ada yang memberikan bantuan dan kemudian disinyalir bantuan tersebut apakah ini masih didalami oleh KPK, ada kaitannya dengan persoalan korupsi tersebut,” urai Hasto.

“Kami akan hadir, karena kami sejak awal punya komitmen yang sangat besar, terhadap penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Jadi kita tunggu saja hasilnya karena saya juga belum tahu diminta sebagai saksi, tapi saya pastikan, saya nggak ada kaitannya dengan persoalan tersebut, karena memang saya ini tidak ada bisnis,” pungkasnya.

(kri)