Kamis, 12 Februari 2026 – 13:33 WIB
Laporan Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2025 dari Transparency International menunjukkan bahwa upaya melawan korupsi di banyak negara justru melemah, termasuk di negara-negara Barat. Hasilnya beragam di kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA), tapi korupsi tetaplah masalah serius dan mengakar di sana.
Organisasi yang berbasis di Berlin itu menyatakan banyak pemerintah di kawasan MENA gagal menangani korupsi di sektor publik dengan efektif tahun lalu. Walaupun ada sedikit perbaikan di beberapa negara, secara keseluruhan kawasan ini masih tertinggal.
CPI dinilai setiap tahun sejak 1995, mengukur sekitar 180 negara berdasarkan persepsi para ahli dan pebisnis terhadap korupsi di sektor publik. Skornya dari 0 sampai 100, dimana nilai lebih tinggi berarti sektor publik yang lebih bersih.
Baca Juga :
Indeks Persepsi Korupsi RI Turun di Bawah Timor Leste, Begini Respons KPK
Negara-negara Teluk masih yang terbaik di MENA. Uni Emirat Arab (UEA) punya skor tertinggi, 69, berada di peringkat 21 dunia dan lebih baik dari Prancis atau AS. Tapi skor itu masih di bawah angka 80 yang menandakan tata kelola sangat bersih.
Qatar dan Arab Saudi ada di peringkat 41 dan 45 global dengan skor 58 dan 57, meski sedikit turun dari tahun sebelumnya. Oman dan Bahrain dapat skor 52 dan 50, peringkat mereka juga turun tiga angka.
Baca Juga :
Perkara Korupsi Chromebook, Eks Ketua LKPP Sebut Kemahalan Harga di E-Katalog Masih Terjadi
Transparency International mengingatkan, keberhasilan reformasi anti-korupsi di kawasan ini bergantung pada komitmen politik jangka panjang. Di negara-negara yang tidak demokratis, kebijakan anti-korupsi seringkali rapuh dan bisa berubah sesuai prioritas politik.
Yordania mengalami kenaikan tipis, naik ke peringkat 56 dunia dengan 50 poin.
Baca Juga :
KPK: Penetapan Status Tersangka Eks Menag Yaqut Sesuai Prosedur
Di Afrika Utara, Maroko naik dua peringkat tapi tetap di posisi 91 dengan 39 poin. TI menilai ruang sipil yang menyempit di Maroko menyulitkan jurnalis dan LSM untuk mengungkap penyalahgunaan kuasa, sehingga memungkinkan korupsi untuk tetap berkembang.