Selasa, 19 Agustus 2025 – 19:50 WIB
Jakarta, VIVA – Mahkamah Agung (MA) akhirnya punya pelat nomor kendaraan khusus yang bertuliskan “MA”. Sekarang, Ketua MA Sunarto sudah pakai pelat “MA 1”, ganti dari yang dulu “RI 8”.
Baca Juga:
KPK Usut Informasi Adanya Kuota Haji Tambahan untuk Anggota DPR
Pelat nomor khusus ini diberikan secara simbolis oleh Kepala Sub Direktorat STNK Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri, Kombes Pol. Dedy Suhartono, kepada Sekretaris MA Sugiyanto. Ini terjadi pada acara Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-80 MA RI di Jakarta, Selasa.
Dalam kesempatan itu, Kombes Pol. Dedy juga menyerahkan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan pelat nomor (TNKB) khusus untuk MA.
Baca Juga:
Kehadiran Kakorlantas dan Jajaran di Lapangan saat HUT ke-80 RI Tunjukkan Tanggung Jawab Moral
MA juga memutarkan video yang menunjukkan proses pergantian pelat nomor dari “RI 8” menjadi “MA 1”.
Baca Juga:
Palestina Bentuk Komite Konstitusi Transisi Menjadi Negara Penuh
Sementara itu, menurut laman Ditjen Badan Peradilan Umum MA RI, kebijakan ini sudah tertuang dalam Surat Nomor B/11573/VI/YAN.1.2./2025/Korlantas. Surat ini ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen. Pol. Agus Suryo Nugroho pada tanggal 12 Juni 2025.
Dijelaskan bahwa MA dan kepolisian sudah membahas skema teknis dan regulasinya sejak Februari sampai April 2025. Tujuannya adalah untuk mendukung identitas kelembagaan dan efektivitas pengawasan internal.
Merujuk ke laman Korlantas Polri, penerbitan STNK dan TNKB khusus ini merupakan tindak lanjut dari permintaan resmi MA ke Polri. Polri, melalui Korlantas, Baintelkam, Divpropam, dan Spripim, sepakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut.
Kendaraan yang berhak menggunakan pelat khusus ini termasuk kendaraan dinas negara yang terdaftar di MA atau badan peradilan di bawahnya, kendaraan pinjam pakai dari kementerian/lembaga lain, serta kendaraan sewa/kontrak untuk tugas pejabat tertentu di lingkungan peradilan. (Ant)
Halaman Selanjutnya
Merujuk laman Korlantas Polri, penerbitan STNK dan TNKB khusus ini merupakan tindak lanjut dari permintaan resmi MA kepada Polri. Polri melalui Korlantas, Baintelkam, Divpropam, dan Spripim sepakat mengakomodasi kebutuhan tersebut.