Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono menekankan bahwa program Koperasi Desa Merah Putih menawarkan solusi untuk meningkatkan ekonomi desa tanpa membebani anggaran negara.
Dalam sebuah pernyataan di sini pada hari Rabu, Juliantono menekankan bahwa program ini dirancang untuk menciptakan ekosistem ekonomi baru yang saling menguntungkan di desa serta mengeliminasi praktik pemerasan lintah darat dan pemberi pinjaman online yang merugikan masyarakat desa.
Melalui Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 2025, pemerintah menargetkan pendirian 80 ribu koperasi desa pada Juli 2025, dengan operasional koperasi tersebut ditargetkan dimulai pada September 2025.
Anggaran operasional, yang diperkirakan sebesar Rp5 miliar (sekitar US$296.163) per koperasi, akan berasal dari campuran anggaran negara, anggaran daerah, dana desa, dan bank.
“Ini bukanlah sebuah beban tetapi investasi untuk redistribusi aset dan kesetaraan ekonomi,” katanya.
Koperasi desa akan melaksanakan enam kegiatan utama: manajemen kantor; simpan pinjam; toko kelontong; distribusi pupuk, benih, dan pestisida; apotek desa; dan klinik desa.
Untuk memperkuat ekonomi desa, mereka juga dapat mengembangkan usaha berbasis potensi lokal, seperti usaha peternakan, pertanian, atau perikanan.
Ia menegaskan bahwa koperasi-koperasi ini akan memainkan peran strategis, termasuk menjadi penyedia makanan bagi program Makanan Bergizi Gratis dan menciptakan pasar baru untuk produk-produk desa.
Koperasi-koperasi juga akan berperan sebagai distributor resmi pupuk, benih, dan lainnya, memastikan harga terjangkau bagi petani dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Program ini juga bertujuan untuk mengatasi ketimpangan akses keuangan di desa. Unit simpan pinjam akan menggantikan peran lintah darat dan pemberi pinjaman online yang sering menjebak masyarakat desa.
Untuk mencegah kolusi, korupsi, nepotisme, atau penyalahgunaan potensial, pemerintah telah membentuk tim gabungan yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan, melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta kantor koperasi lokal.
“Ini adalah kesempatan bagi masyarakat sementara sumber daya negara digunakan untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di desa,” ujar Juliantono.
Berita terkait: Koperasi desa akan didanai secara kolektif: wakil menteri
Berita terkait: Ekonomi Papua akan diperkuat oleh 8.000 koperasi
Translator: Muhammad Harianto, Raka Adji
Editor: Arie Novarina
Hak cipta © ANTARA 2025