Jakarta (ANTARA) – Program Koperasi Desa Merah Putih bisa jadi cara efektif untuk mewujudkan keadilan ekonomi di seluruh Indonesia, termasuk di Provinsi Papua. Menurut Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, koperasi ini bakal membantu memendekan rantai produksi dan distribusi barang serta layanan penting.
Susanto menyampaikan hal itu dalam acara persiapan pelaksanaan program nasional di Papua, yang diadakan di Kantor Gubernur Papua, Kota Jayapura, Senin (2 Juni).
"Petani kita sering jadi korban rantai distribusi panjang yang lebih menguntungkan tengkulak. Ini bikin petani padi dan cabai rugi. Makanya, program koperasi desa diharap bisa memotong rantai ini," katanya dalam pernyataan yang dikutip Selasa.
Berita terkait: RI Govt says village co-ops will help bring down extreme poverty
Menteri menjelaskan, inisiatif ini adalah langkah untuk menciptakan lingkungan ekonomi lebih stabil dan adil dengan menjamin harga komoditas pangan yang wajar di tingkat desa.
"Semoga Koperasi Desa Merah Putih di Papua bisa kurangi kesenjangan harga, yang di sini cukup parah," ujarnya.
Dia juga menyebut pemerintah sudah terbitkan Perpres No. 9 Tahun 2025 untuk percepat pembentukan koperasi ini. Susanto menekankan, koperasi bisa lindungi warga desa dari tengkulak dan rentenir.
"Kita gak boleh biarkan rentenir eksploitasi rakyat dengan bunga tinggi atau harian, yang cuma bikin rugi," tegasnya.
Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan luncurkan Koperasi Desa Merah Putih secara nasional pada 12 Juli tahun ini, bertepatan dengan Hari Koperasi Nasional.
Berita terkait: Prabowo plans village cooperatives as basic necessities’ hubs
Penerjemah: Tri M, Tegar Nurfitra
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025