Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa pengalihan pembangkit listrik berbasis bahan bakar fosil, seperti gas dan diesel, ke pembangkit listrik tenaga surya berpotensi mengurangi biaya produksi listrik hingga Rp73,9 triliun (US$4,18 miliar) per tahun.
Jisman P. Hutajulu, staf ahli Menteri ESDM bidang perencanaan strategis, menjelaskan bahwa efisiensi ini didapat dari perbandingan biaya produksi PLTS yang dikombinasikan dengan sistem penyimpanan energi baterai (BESS) dengan pembangkit gas dan diesel yang saat ini digunakan, terutama di beberapa daerah.
“Setelah program PLTS 100 gigawatt selesai, ini akan menggantikan pembangkit diesel yg sangat boros, baik di wilayah timur maupun di Jawa dan Bali, yang juga cukup signifikan,” kata Jisman dalam Acara HIPMI Power Development Forum 2026 di Jakarta, Rabu.
Pemerintah menargetkan pembangunan PLTS dengan total kapasitas 100 GW antara tahun 2026 dan 2028 sebagai bagian dari strategi transisi energi nasional.
Untuk mencapai target ini, investasi yang diperlukan sekitar US$71,3 miliar, ungkap Jisman.
Lebih lanjut, pembangunan PLTS juga berpotensi memberikan dampak ekonomi yang luas.
Proyek ini diprediksi akan menyerap hingga 2,8 juta tenaga kerja di sektor konstruksi dan 1,5 juta hingga 3,1 juta tenaga kerja di sektor manufaktur.
Selain itu, pembangunan PLTS 100 GW juga berpotensi mengurangi impor energi dengan nilai substitusi US$14,4 miliar hingga US$28,9 miliar dan berkontribusi hingga US$26,6 miliar terhadap PDB.
Namun, Jisman mengakui bahwa pembangunan PLTS skala besar masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal infrastruktur transmisi listrik.
Pemerintah memperkirakan, pembangunan jaringan transmisi supergrid akan membutuhkan 48.000 kilometer untuk memastikan distribusi listrik dari sumber energi terbarukan secara optimal.
Menurutnya, pengembangan supergrid menjadi kunci untuk mendukung transisi energi, khususnya dalam mengatasi ketimpangan antara lokasi sumber energi terbarukan dan pusat permintaan listrik.
Ia menjelaskan bahwa pusat beban listrik saat ini masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sementara potensi energi terbarukan banyak tersebar di luar Jawa.
Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PLN 2025-2034, pemerintah menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 GW.
Dari jumlah tersebut, 42,6 GW atau 61 persennya berasal dari sumber energi baru dan terbarukan, yang didukung oleh 10,3 GW sistem penyimpanan energi.
Berita terkait: B50 program to help keep CPO prices from sliding: ministry
Berita terkait: Downstreaming coal into methanol to support biofuel program: Minister
Penerjemah: Shofi Ayudiana, Yashinta Difa
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2026