Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. PP tersebut juga mengatur mengenai edukasi dan pelayanan kesehatan reproduksi untuk usia sekolah dan remaja.
Namun, salah satu pasal yang menimbulkan polemik adalah pasal 103 yang mengatur tentang upaya kesehatan sistem reproduksi untuk usia sekolah dan remaja, khususnya Ayat (4) butir “e” yang berkaitan dengan penyediaan alat kontrasepsi.
Juru Bicara Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Mohammad Syahril menjelaskan bahwa edukasi terkait kesehatan reproduksi juga termasuk penggunaan kontrasepsi. Penyediaan alat kontrasepsi tidak ditujukan untuk semua remaja, tetapi hanya untuk remaja yang sudah menikah namun belum siap hamil karena faktor ekonomi atau kesehatan.
“Penyediaan alat kontrasepsi hanya diberikan kepada remaja yang sudah menikah untuk menunda kehamilan ketika calon ibu belum siap karena masalah ekonomi atau kesehatan,” ujar Syahril.
Syahril juga menjelaskan bahwa pernikahan dini meningkatkan risiko kematian ibu dan anak, serta risiko anak yang dilahirkan mengalami stunting juga sangat tinggi.
Menurut ketentuan dalam PP tersebut, sasaran utama pelayanan alat kontrasepsi adalah pasangan usia subur dan kelompok usia subur yang berisiko. Oleh karena itu, penyediaan alat kontrasepsi tidak akan ditujukan kepada semua remaja.
Syahril menambahkan bahwa penting untuk masyarakat tidak salah dalam menginterpretasikan PP tersebut, dan aturan tersebut akan dijelaskan lebih lanjut dalam rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan dari PP tersebut.
“Aturan turunan tersebut juga akan menjelaskan mengenai pemberian edukasi tentang keluarga berencana bagi anak usia sekolah dan remaja yang akan disesuaikan dengan tahapan perkembangan dan usia anak,” tambahnya.