Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia menekankan bahwa komunikasi kebijakan yang efektif sangat penting agar keputusan pemerintah dapat dipahami, kredibel, dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
Wakil Menteri Nezar Patria mengatakan, kebijakan yang baik seringkali gagal ketika dikomunikasikan dengan buruk. Persepsi publik bisa menjadi negatif meskipun ada manfaat nyata, jika strategi penyampaian pesannya lemah atau tidak jelas.
Menurut pernyataan pers dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nezar menyoroti pentingnya komunikasi kebijakan yang efektif saat berbicara dalam briefing eksekutif tentang peran komunikasi kebijakan pemerintah yang diadakan pada Kamis, 11 Desember.
Dia mengatakan, kemampuan membaca sentimen publik dan dinamika sosial adalah kunci untuk komunikasi yang efektif di era digital. Kesadaran seperti ini penting untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan respons pemerintah tetap akurat serta tepat waktu di tengah kondisi yang berubah cepat dan pengawasan terus-menerus di dunia online.
Nezar memperingatkan bahwa pemerintah harus memastikan informasi resmi disampaikan dengan cepat dan andal, agar masyarakat tidak tersesatkan oleh konten palsu atau menyesatkan yang beredar luas di ruang digital.
Dia mencatat bahwa media sosial telah mengubah setiap orang menjadi produsen dan konsumen informasi, menciptakan lanskap komunikasi yang ramai dan bising sehingga mempersulit pemahaman publik.
Dalam latar belakang tersebut, Nezar mendorong para pejabat untuk tetap konsisten dan transparan, terutama selama krisis. Dia menekankan bahwa kepercayaan publik telah menjadi aset paling berharga di masa ketidakpastian.
Dia mengatakan komunikasi tercermin tidak hanya dalam pernyataan resmi, tetapi juga dalam cara pemimpin tampil di publik, mengambil keputusan, dan berinteraksi langsung dengan masyarakat.
Berita terkait: Menjaga Nurani dan Kepercayaan Publik di Balik Seragam
Oleh karena itu, Nezar menyerukan peningkatan keterampilan komunikasi di kalangan pejabat publik agar kebijakan dapat dijelaskan dengan jelas, sederhana, dan dengan cara yang sesuai dengan masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika telah menyelenggarakan pelatihan komunikasi kebijakan untuk pejabat tinggi, termasuk level eselon I dan II, sebagai bagian dari inisiatif tersebut.
Acara itu juga menandai peluncuran buku berjudul “Komunikasi Kebijakan,” yang dimaksudkan sebagai referensi praktis untuk membantu pejabat memahami proses kebijakan dengan cara yang lebih sistematis.
Selain itu, kementerian telah mengembangkan sistem manajemen pembelajaran online tentang komunikasi kebijakan dengan Universitas Gadjah Mada. Ini menekankan komitmen pemerintah untuk pesan publik yang lebih jelas dan kredibel.
Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan pendekatan komunikasinya, agar publik dapat mengakses informasi yang andal dan terpercaya mengenai kebijakan dan peraturan pemerintah.
Berita terkait: Presiden Minta Masyarakat Tetap Tenang, Percaya pada Pemerintah
Penerjemah: Hreeloita Dharma Shanti, Mecca Yumna
Editor: Rahmad Nasution
Hak Cipta © ANTARA 2025