Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) mendesak pemerintah untuk mendirikan pengawas femisida guna mengidentifikasi dan membentuk mekanisme untuk mencegah, menangani, dan memulihkan keluarga korban femisida. “Pemerintah harus segera mengumpulkan, menganalisis, dan mempublikasikan data statistik tentang femisida sebagai implementasi rekomendasi Komite Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW),” kata anggota Komnas Perempuan Retty Ratnawati di sini pada hari Minggu. Dia mengatakan bahwa pembentukan pengawas femisida didasarkan pada Rekomendasi Umum Nomor 35 dan 2017 dari CEDAW. Hal ini sebagai respons terhadap kematian perempuan dalam sejumlah kasus pembunuhan belakangan ini. Femisida adalah pembunuhan terhadap perempuan karena jenis kelamin atau gender mereka dan sebagai akibat dari eskalasi kekerasan berbasis gender. Ratnawati menyebutkan bahwa ada 95 kasus dengan indikasi femisida yang kuat pada tahun 2020, 237 kasus pada tahun 2021, 307 kasus pada tahun 2022, dan 159 kasus pada tahun 2023. Dia menjelaskan indikator kasus femisida yang berkembang seiring dengan pengetahuan lebih lanjut tentang femisida. “Observasi tahunan menemukan bahwa femisida intim, yang merupakan pembunuhan yang dilakukan oleh suami, mantan suami, pacar, mantan pacar, dan mitra konvivensi, adalah tipe femisida tertinggi,” katanya. Sementara itu, anggota Komnas Perempuan Rainy Hutabarat mengatakan bahwa selain femisida intim, kerentanan perempuan menjadi korban femisida juga dialami oleh perempuan dengan disabilitas, pekerja seks perempuan, perempuan trans, dan perempuan dengan minoritas seksual. “Perbedaan utama antara femisida dan pembunuhan adalah terkait dengan gender. Umumnya, femisida dimotivasi oleh lebih dari satu motif. Antara lain, motif yang diidentifikasi adalah cemburu, tersinggung oleh maskulinitas mereka, menolak untuk bertanggung jawab, kekerasan seksual, dan menolak perceraian atau putus hubungan,” kata Hutabarat. Menurutnya, motif-motif ini menggambarkan superioritas, dominasi, hegemoni, agresi, dan misogini terhadap perempuan, serta ketidakseimbangan kekuasaan antara pria dan wanita. Berita terkait: Polisi didesak untuk melakukan pengelompokan berbasis gender dalam kasus pembunuhan Berita terkait: Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga masih marak: Kementerian Berita terkait: Kementerian PPPA akan memprioritaskan pemberdayaan korban kekerasan pada tahun 2024 Translator: Anita D, Kenzu Editor: Azis Kurmala Copyright © ANTARA 2024
