Jakarta (ANTARA) – Kementerian Kehutanan Indonesia menegaskan kembali komitmennya untuk mempercepat pengakuan hutan adat dan memperluas skema pendanaan inklusif bagi masyarakat adat, menurut seorang pejabat kementerian pada Senin.
Silverius Oscar Unggul, penasihat senior di kementerian tersebut, mengatakan Satuan Tugas Khusus untuk Pengakuan Hutan Adat telah dibentuk untuk memastikan kemajuan yang lebih cepat. Lembaga ini mencakup LSM, akademisi, perwakilan masyarakat, dan pejabat pemerintah.
Dia menyatakan bahwa satgas dibentuk dengan mempertimbangkan kesetaraan gender dan perwakilan dari seluruh Indonesia, menurut pernyataan resmi.
Unggul menyampaikan pidatonya selama forum “Solusi Kehutanan: Aksi untuk Hutan dan Akses Langsung ke Keuangan bagi Masyarakat Adat dan Komunitas Tradisional” yang diadakan di atas kapal Rainbow Warrior milik Greenpeace di Brazil pada hari Sabtu.
Dia mencatat bahwa satgas telah beroperasi sejak Maret 2025 dan sedang berupaya mengamankan 1,4 juta hektar hutan bagi kelompok masyarakat adat dalam proses yang adil, transparan, dan tepat waktu.
Selain pengakuan formal, Unggul menekankan pentingnya memperkuat ekonomi masyarakat adat setelah hak atas hutan mereka dijamin.
Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dia mengatakan Indonesia telah menyiapkan dua saluran pendanaan: hibah untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan dan pinjaman berbunga rendah dengan masa tenggang yang diperpanjang bagi komunitas yang dianggap siap mengelola dana.
Dia menambahkan bahwa pemerintah juga berupaya memperluas akses pasar untuk produk-produk masyarakat adat, dengan mengutip nota kesepahaman antara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia Anindya Bakrie.
Dalam forum yang sama, Unggul menegaskan kembali dukungan Indonesia bagi Fasilitas Pendanaan Hutan Tropis Brazil (TFFF), sebuah platform yang menghimpun negara-negara pemilik hutan tropis.
Dia mengatakan Indonesia siap untuk bekerja sama dengan Brazil, menekankan bahwa hutan tropis berfungsi sebagai perisai iklim global sementara kelompok masyarakat adat tetap menjadi penjaga garis depannya.