Jakarta (ANTARA) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, memberi sinyal kemungkinan Indonesia menarik diri dari Dewan Perdamaian (BoP) setelah bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana pada Rabu.
Muzani menyatakan bahwa kemungkinan untuk keluar dari BoP telah beberapa kali disampaikan oleh Presiden Prabowo.
“Bagi Indonesia, partisipasi dan penarikan diri dari BoP adalah hal yang bisa terjadi, seperti yang telah beberapa kali disampaikan Presiden,” kata Muzani saat menjawab pertanyaan wartawan di Istana.
“Kita bisa meninggalkan BoP kapan saja, tetapi sekali lagi, harus berdasarkan kesepakatan bersama,” tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Muzani menjelaskan bahwa Indonesia bergabung dengan BoP karena percaya lembaga itu dapat mempercepat proses menuju Palestina yang merdeka.
Namun, dia menjelaskan bahwa serangan sepihak yang dilakukan oleh Amerika Serikat, sebagai inisiator BoP, dan Zionis Israel, yang juga anggota BoP, terhadap Iran, mendorong Indonesia untuk mengevaluasi ulang peran BoP.
“BoP merupakan bagian dari upaya mempercepat proses kemerdekaan Palestina, serta pembangunan, rekonstruksi, dan rehabilitasi Palestina. Itu tujuan utama berdirinya BoP,” ujar Muzani.
“Akan tetapi, serangan AS dan Israel ke Iran telah membuat jelas bahwa Presiden mungkin akan mengevaluasi ulang keanggotaan Indonesia di BoP,” imbuhnya.
Pertemuan pada Selasa malam (3/3) tersebut merujuk pada diskusi kebangsaan di Istana Merdeka, yang dihadiri sejumlah tokoh.
Beberapa tokoh tersebut antara lain Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Presiden ke-7 Joko Widodo, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-11 Boediono, serta Wakil Presiden ke-13 Ma’ruf Amin.
Pertemuan juga dihadiri sejumlah mantan menteri luar negeri, pimpinan partai politik, pejabat negara, serta menteri Kabinet Merah Putih.
“Presiden menjelaskan secara rinci isu-isu yang dipahami dan dikuasainya mengenai situasi global. Hampir semua pimpinan menyampaikan pandangannya. Ada yang bertanya, ada juga yang berbagi pandangan,” jelasnya.
“Presiden Jokowi, Presiden SBY, mantan Wapres Ma’ruf Amin, dan beberapa mantan menlu juga menyampaikan pandangan mereka.”
“Ada yang memberikan pandangan kritis, ada yang menawarkan saran, dan lainnya berbagi pemikiran. Semua pandangan itu diterima dengan baik oleh Presiden,” tambah Muzani.
Dia mengatakan bahwa usulan, saran, dan pemikiran yang disampaikan para tokoh tersebut akan menjadi masukan bagi Presiden Prabowo dalam mengambil keputusan dan merumuskan kebijakan ke depan.
Berita terkait: Prabowo dan tokoh nasional bahas dampak Timur Tengah pada BoP
Berita terkait: Raja Yordania puji sikap Presiden Prabowo soal Palestina
Berita terkait: Prabowo pastikan perjanjian dagang saling menguntungkan dengan Trump
*Penerjemah: Genta Tenri Mawangi, Andi Firdaus, Katriana
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026*