Jakarta (ANTARA) – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Sultan B. Najamudin, menyerukan pembangunan inklusif dan merata yang menjangkau bahkan masyarakat di daerah terpencil, dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan Indonesia.
"Kemerdekaan sejati hanya terwujud ketika semua warga—termasuk yang di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T)—memiliki akses ke peluang ekonomi, layanan kesehatan, dan infrastruktur yang memadai," ujarnya dalam siaran pers pada Senin.
Untuk itu, Najamudin menegaskan komitmen DPD mendukung pelaksanaan program Asta Cita Presiden Prabowo yang bertujuan mencapai pembangunan adil.
Ia menyebut salah satu prioritas legislatif DPD adalah memasukkan RUU Pemerintahan Daerah ke dalam Program Legislasi Prioritas, karena dianggap alat penting untuk memperkuat otonomi dan tata kelola daerah.
"RUU ini harus menjamin pemerataan fiskal, peningkatan layanan dasar, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan," tegasnya.
Menekankan pentingnya sinergi pusat-daerah, Najamudin menyerukan upaya terpadu di sektor ekonomi, kesehatan, dan infrastruktur.
"Kita harus dorong investasi inklusif, berdayakan UMKM, perluas akses kesehatan esensial, dan percepat pembangunan jalan, pelabuhan, serta konektivitas digital," katanya.
Ia juga menekankan bahwa kebebasan politik harus disertai keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan.
Pembangunan Indonesia, menurutnya, harus dipandu prinsip berkelanjutan, terutama menghadapi krisis iklim global.
"Demokrasi kita harus substansif, bukan sekadar prosedural. Harus melayani kepentingan masyarakat lokal, pelestarian ekologi, dan generasi mendatang," tegasnya.
Najamudin menutup dengan mendorong semua pemangku kepentingan bekerja sama mewujudkan kemerdekaan yang bermakna.
Penerjemah: Melalusa Susthira, Raka Adji
Editor: Aditya Eko Sigit Wicaksono
Hak Cipta © ANTARA 2025