Kami berharap bahwa akses OECD dapat mendukung program prioritas pemerintah Indonesia, seperti ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah. Jakarta (ANTARA) – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa menjadi anggota Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) akan membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah.
Akses Indonesia ke OECD juga akan mendukung banyak program prioritas pemerintah.
“Kami berharap bahwa akses ke OECD dapat mendukung program-program prioritas pemerintah Indonesia, seperti ekonomi hijau, digitalisasi, pengembangan sumber daya manusia, tata kelola yang baik, serta membantu Indonesia keluar dari jebakan pendapatan menengah,” kata menteri koordinator tersebut di Jakarta pada hari Rabu (21 Februari 2024).
Ia juga menyatakan bahwa proses ini akan menjadi pendorong peningkatan pendapatan per kapita Indonesia.
Sebagai anggota, Indonesia akan perlu menyesuaikan banyak kebijakan dengan standar OECD.
Hartarto mengatakan bahwa penyesuaian standar tersebut pada umumnya akan memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat karena akan membantu usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk masuk ke pasar global.
Lebih lanjut, standarisasi tersebut dapat meningkatkan nilai investasi Indonesia dan membantu pengembangan sumber daya manusianya, tambahnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal OECD Mathias Cormann menyatakan bahwa keputusan negara-negara anggota OECD untuk membuka pembicaraan akses dengan Indonesia adalah momen bersejarah mengingat Indonesia menjadi negara Asia Tenggara pertama yang meminta hal tersebut.
“Sebagai negara dengan ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan demokrasi ketiga terbesar di dunia, Indonesia adalah pemain global yang signifikan yang memberikan kepemimpinan yang diperlukan di wilayahnya dan sekitarnya,” tambahnya.
Ia mengatakan bahwa OECD berharap bahwa keputusan untuk membuka pembicaraan akses akan membantu Indonesia melanjutkan upaya reformasinya untuk mencapai visinya menjadi negara maju dengan pendapatan per kapita setidaknya US$30.300 pada tahun 2045.
Cormann menambahkan bahwa rancangan peta jalan akses mengenai proses tinjauan teknis penyelarasan regulasi domestik dengan standar OECD akan disusun bersama dengan pemerintah Indonesia. Dokumen tersebut kemudian akan ditinjau oleh Dewan OECD. Indonesia telah menjadi salah satu mitra utama OECD sejak tahun 2007. Negara ini telah mendapatkan dukungan tertulis dari Australia, Jepang, Jerman, dan Slovakia dalam proses akses.
Berita terkait: Indonesia semakin dekat menjadi anggota OECD: Menteri
Berita terkait: Wakil Presiden amankan dukungan Slovakia untuk akses Indonesia ke OECD
Penerjemah: Uyu Liman, Yuni Arisandy
Editor: Rahmad Nasution
Hak cipta © ANTARA 2024