Jakarta (ANTARA) – Menteri Pengembangan Penduduk dan Keluarga, Wihaji, menekankan pentingnya pemerintah memastikan ketersediaan lapangan kerja yang cukup untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi.
Dia mengatakan pada Senin bahwa ketika jumlah orang dalam usia produktif lebih banyak dibanding yang tidak produktif, keterampilan mereka perlu ditingkatkan agar dapat menjawab tantangan industri di era digital.
“Tantangan utamanya adalah memastikan orang usia produktif punya pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka,” jelas Wihaji.
Menteri kemudian membandingkan pengembangan SDM dengan pertambangan emas. Seperti penambang, perusahaan harus menyediakan platform bagi pekerja untuk belajar dan menjadi yang terbaik yang bisa ditawarkan bangsa.
Salah satu konsep yang bisa mendorong kemajuan ini adalah pembangunan berbasis penduduk, katanya. Karenanya, pemerintahannya mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan indikator pembangunan berbasis kependudukan (IPBK).
Dia menyebutkan konsep Tri Gatra, atau tiga unsur pembentuk negara, akan mendorong kinerja yang diupayakan dalam indikator tersebut.
“Manusia, sumber daya alam, dan kondisi geografis. Sedangkan IPBK fokus pada pengendalian kuantitas penduduk dan peningkatan kualitas masyarakat,” paparnya.
Dengan mencapai indikator ini, ketiga aspek negara bisa dikembangkan lebih jauh.
Selain itu, bonus demografi juga mempertimbangkan Panca Gatra, yaitu lima aspek sosial: ideologi, politik, sistem sosiokultural, keamanan, dan ekonomi, tambahnya.
IPBK akan mendukung pembangunan penduduk yang selaras dengan Pancasila. Untuk mendukung pembangunan politik, ini akan menyediakan akses data dan informasi. Selain itu, juga mendorong pembangunan ekonomi berdasarkan data penduduk.
Indikator ini juga memperhatikan aspek sosiokultural seperti kesehatan, nilai, dan norma, jelasnya. Wihaji mengatakan keamanan informasi, distribusi penduduk, dan dinamika IPBK bisa dimanfaatkan untuk menjamin keamanan nasional dan pertahanan daerah.
Dia menginformasikan bahwa pemerintahannya berupaya memastikan pembangunan keluarga dan penduduk yang berkualitas.
“Pemerintah sudah menyiapkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (DBPK) untuk 20 tahun ke depan, yang akan diimplementasikan melalui peta jalan pembangunan penduduk per lima tahun,” ujarnya.
Pelaksanaannya akan melibatkan aksi nyata setiap tahun, tambahnya.
Berita terkait: Indonesia investasi dalam pengembangan anak usia dini
Berita terkait: Wapres RI dorong pemuda adaptasi cepat dan ambil peluang
Berita terkait: Mental kolaboratif pemuda kunci pertumbuhan: Wapres