loading…
LHKP Muhammadiyah adakan webinar untuk merancang usulan strategi penanggulangan terorisme di masa pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Foto/Ist
JAKARTA – Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Muhammadiyah mengadakan webinar untuk merancang usulan strategi penanggulangan terorisme pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran. Kejadian ledakan di satu sekolahan di Jakarta, ditambah dengan ketidakpastian global yang makin meningkat, dianggap perlu dihadapi dengan strategi yang tepat dari pemerintah.
“Terorisme yang berbasis ideologi atau keyakinan agama bisa saja mendapat lahan subur dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu kita perlu merancang strategi yang komprehensif untuk disampikan kepada pemerintah,” ujar Pimpinan LHKP PW Muhammadiyah Ristan Alfino, Senin (12/1/2026).
Baca juga: Draf Perpres TNI Atasi Teroris, Komisi I DPR: Harus Jadi Pelengkap, Bukan APH
Kemajuan Indonesia dalam menanggulangi terorisme punya keunikan dalam hal pembinaan mantan pelaku teror. Hal ini semakin memperkuat dan mendorong posisi Indonesia menjadi lebih baik dalam indeks terorisme global.
Dewan Pakar LHKP Muhammadiyah, Prof Sri Yunanto, memaparkan bahwa keberhasilan ‘zero attack’ dan deklarasi 8000 anggota serta pimpinan Jamaah Islamiyah (JI) seharusnya menjadi landasan strategi pemerintahan Prabowo-Gibran. Karenanya, Guru Besar Ilmu Politik UMJ ini menekankan pentingnya upaya pembinaan eks narapidana terorisme, potensi pengulangan kejahatan, dan menarik kelompok kekerasan yang masih belum tersadar.
“Kita lihat ISIS dan organisasi teror sejenisnya terus melemah, dan Indonesia mencatat sukses besar dengan deklarasi kembali ke NKRI oleh jaringan JI. Namun kita juga lihat ada tren peningkatan kekerasan berbasis ideologi di beberapa negara, bahkan masuk ke Indonesia. Ini perlu kita waspadai,” kata Prof Yunanto.