Kerjasama Pemerintah dan BSI Perkuat Ekonomi Pedesaan Melalui Perbankan Syariah

Jakarta (ANTARA) – Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menjalin kerjasama dengan Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperkuat perekonomian desa melalui inisiatif perbankan syariah.

Kerja sama ini diresmikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) tentang optimalisasi layanan dan produk perbankan syariah, yang dihadiri Menteri Desa Yandri Susanto di Jakarta, Senin.

“Kami akan terus berkolaborasi untuk mendukung misi utama nomor enam dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Insya Allah, MoU ini akan membawa kemajuan bagi desa-desa di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dalam Asta Cita nomor enam, pemerintahan Prabowo berupaya mendorong pembangunan nasional dari daerah pedesaan. Untuk itu, Susanto menyebut pemerintah telah meluncurkan berbagai program berbasis desa, terutama Koperasi Desa Merah Putih dan program Makanan Bergizi Gratis.

Menteri juga menekankan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang program-program pemerintah. Ia yakin bahwa sebagai perusahaan publik, BSI memiliki kapasitas untuk membantu memperluas jangkauan inisiatif tersebut, termasuk ke komunitas pedesaan.

Sebelumnya, Susanto menegaskan bahwa membangun sinergi yang kuat antar semua pemangku kepentingan dalam pembangunan desa sangat penting untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

“Jika kita bekerja sama dengan komitmen kuat, saya yakin kita akan berhasil mengantarkan era keemasan Indonesia pada 2045 atau bahkan lebih cepat,” katanya pada 23 Juli 2025.

Dia menekankan bahwa pemerintah berkomitmen penuh untuk mendorong pembangunan dari tingkat desa guna mencapai ekonomi yang berkeadilan dan mengentaskan kemiskinan, sebagaimana diamanatkan dalam Asta Cita.

Menteri juga mencatat bahwa desa-desa di Indonesia memiliki kekuatan dan potensi besar diberbagai sektor, dan untuk memanfaatkannya sepenuhnya membutuhkan dukungan dari institusi negara lain, sektor swasta, perguruan tinggi, dan pemuda.

Berita terkait: UGM dorong ekonomi halal berbasis desa lewat forum global

MEMBACA  Pemerintah Pertimbangkan Permohonan Eks-Marinir untuk Pemulihan Kewarganegaraan

Berita terkait: Pengembang syariah didorong pimpin Program 3 Juta Rumah Indonesia

Penerjemah: Tri Meilani, Tegar Nurfitra
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026