Selasa, 17 Februari 2026 – 14:00 WIB
Bandung, VIVA – Kepuasan publik terhadap kerja Pemerintah Provinsi Jawa Barat naik sangat signifikan. Menurut survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia, tingkat persetujuan atau kepuasan masyarakat terhadap Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mencapai angka 95,5 persen. Menurut Indikator, angka ini tidak cuma sangat tinggi, tetapi juga hampir memecahkan rekor nasional untuk pemimpin daerah.
Bertemu Dedi Mulyadi, Menhub Bahas Titik Rawan Arus Mudik Lebaran 2026
Survei ini dilakukan secara langsung dari tanggal 30 Januari sampai 8 Februari 2026 dengan responden warga Jawa Barat. Pendiri dan peneliti utama Indikator, Burhanuddin Muhtadi, menilai pencapaian ini luar biasa karena justru meningkat dari hasil survei 100 hari pertama kepemimpinan Dedi di bulan Mei 2025.
“Tingkat persetujuan 95,5 persen ini sungguh tinggi sekali. Bahkan naik dibandingkan survei 100 hari pertama setelah dilantik pada Mei 2025 lalu. Dengan dasar yang sudah sangat tinggi, kenaikan ini tentu tidak gampang,” ucap Burhanuddin di Bandung, Senin, 16 Februari 2026.
Survei Indikator Politik: 72,8 Persen Publik Puas Program MBG, Mayoritas GenZ
Meskipun begitu, survei yang sama juga mencatat adanya jarak yang cukup jauh antara kepuasan terhadap gubernur dan wakil gubernur. Kepuasan publik terhadap Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, memang mayoritas di atas 50 persen, tapi terpaut sekitar 40 poin dari Dedi.
“Ini menjadi catatan penting karena ada jarak yang cukup tajam antara kepuasan terhadap gubernur dan wakilnya,” katanya.
Survei Indikator Politik: 79,9 Persen Publik Puas Kinerja Presiden Prabowo
Secara keseluruhan, tingkat kepuasan terhadap kinerja Pemprov Jawa Barat berada di angka rata-rata 71 persen. Indikator menguji 23 variabel layanan publik, dan semuanya mengalami peningkatan dibandingkan survei 100 hari pertama. Sektor yang paling mendongkrak kepuasan publik antara lain penyediaan listrik, pendidikan, kesehatan, kualitas infrastruktur, serta perbaikan jumlah dan kondisi jalan. Di sektor-sektor ini, tingkat kepuasan berada di kisaran 80 hingga 90 persen.
Namun, tidak semua sektor memberikan hasil yang bagus. Aspek ekonomi masih menjadi kelemahan. Beberapa indikator ekonomi ada di bawah 60 persen, bahkan akses untuk menambah modal tercatat di bawah 50 persen.
“Masalah ekonomi perlu dapat perhatian yang serius, terutama di tengah kebijakan efisiensi dan pemotongan transfer ke daerah yang berdampak pada ruang fiskal pemerintah daerah,” ujar Burhanuddin.
Di sisi lain, Indikator juga mengingatkan tentang potensi efek partisan yang bisa mempengaruhi penilaian publik. Tingkat persetujuan di atas 90 persen dinilai sangat jarang terjadi pada pemimpin daerah di Indonesia.
Halaman Selanjutnya
“Sangat jarang ada kepala daerah dengan tingkat persetujuan di atas 90 persen. Ini mungkin bisa jadi rekor nasional, tetapi juga perlu diwaspadai. Jangan sampai muncul kultus politik yang tidak berdasarkan penilaian yang rasional,” ucapnya.