Rabu, 4 Februari 2026 – 06:15 WIB
VIVA – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengungkapkan kalau anggaran untuk pencegahan bencana yang mereka punya terbatas saat ini. Hal ini mendorong lembaga itu untuk cari tambahan dana melalui pinjaman luar negeri.
Baca Juga:
BNN Minta Tambahan Anggaran Rp1,39 T, Komjen Suyudi Ungkap Alasannya
Kepala BNPB Suharyanto bilang langkah ini diambil untuk memperkuat upaya mitigasi bencana, karena anggaran dari APBN terbatas. Hal ini disampaikannya dalam rapat kerja di Jakarta, Selasa, 3 Februari 2026.
“Kami berupaya memaksimalkan penanggulangan bencana dalam aspek pencegahan meski APBN terbatas. Kami juga berupaya agar bisa disetujui mendapat alokasi pinjaman luar negeri,” kata Suharyanto.
Baca Juga:
Anggaran Gentengisasi Tak Sampai Rp 1 Triliun, Purbaya Ungkap Sumber Pendanaannya
Dia menjelaskan anggaran pencegahan BNPB selama ini relatif kecil, cuma sekitar Rp17 miliar sampai Rp19 miliar per tahun. Kondisi ini membuat mereka harus cari alternatif pembiayaan lain untuk ningkatkan kesiapsiagaan sebelum bencana terjadi.
“Alhamdulillah dalam lima tahun terakhir ini sudah ada beberapa pinjaman luar negeri yang disetujui. Ini untuk meningkatkan kemampuan BNPB dalam masa pra-bencana atau pencegahan,” ungkapnya.
Baca Juga:
Menteri Pigai Ngaku Uang Pribadinya Habis Gegara Tak Ada Anggaran Bansos
Selain mengupayakan pinjaman luar negeri, BNPB juga memanfaatkan Dana Siap Pakai (DSP). Dana ini biasanya dipakai saat status siaga darurat, tapi menurutnya bisa juga dialokasikan untuk pencegahan di daerah yang rawan bencana berulang.
“Kadang bencana ini bukan hal baru, tapi kejadian yang berulang di daerah yang sama. Jadi, ketika daerah itu sudah kena bencana, DSP ini kami gunakan juga untuk membangun pencegahan sebagai persiapan menghadapi kemungkinan bencana di masa depan,” ujar Suharyanto.
BNPB juga memperkuat kerjasama dengan BMKG untuk merumuskan konsep peringatan dini gempa bumi dan tsunami sebagai bagian dari mitigasi.
Suharyanto menyebut, BNPB sudah dapat pinjaman luar negeri sebesar Rp949 miliar lebih. Dana ini dipakai untuk bangun pusat pengendalian operasi di 34 provinsi dan 30 kabupaten/kota, serta pasang sensor peringatan dini di wilayah pesisir yang rawan gempa dan tsunami.
Halaman Selanjutnya
“Kemudian di sepanjang pantai yang sering terjadi gempa dan tsunami, sudah ada sensor-sensor. Kalau tinggi air naik, sensor itu kirim peringatan dini ke pusat pengendalian operasi di BPBD-BPBD. Rambu-rambu di daerah evakuasi juga sudah ada,” paparnya.